Kuartal I-2016, KSPI sebut 6 ribu buruh bakal kena pecat
Merdeka.com - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) memastikan enam perusahaan bakal menutup pabriknya di Indonesia pada kuartal satu tahun ini. Konsekuensinya, sekitar 6 ribu pegawai berpotensi menjadi korban pemutusan hubungan kerja.
"Itu di industri elektronik, komponen motor dan mobil," tutur Presiden KSPI Said Iqbal kepada wartawan di Jakarta, Selasa (2/2).
Dari enam ribu pekerja tersebut, urai Said, sebanyak 2.500 di antaranya bekerja di pabrik elektronik asal Jepang. Kemudian, 1.200 pekerja dari PT Samoin, produsen komponen otomotif asal Korea Selatan.
-
Apa yang terjadi pada karyawan yang di PHK? Berdasarkan data dari pelacak independen Layoffs.fyi, hingga 30 Agustus 2024, sebanyak 422 perusahaan teknologi telah memberhentikan 136.782 karyawan.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Di mana pekerja Indonesia bekerja? Haygrove, sebuah perkebunan di Hereford yang memasok buah beri ke supermarket Inggris, memberikan surat peringatan kepada pria tersebut dan empat pekerja Indonesia lainnya tentang kecepatan mereka memetik buah sebelum memecat mereka lima dan enam pekan setelah mereka mulai bekerja.
-
Siapa yang terancam PHK di PT Hung-A Indonesia? Sekitar 1.200 karyawan di perusahaan itu terancam pemutus hubungan kerja (PHK) massal.
-
Kenapa PHK massal terjadi di perusahaan teknologi? Penyebab PHK massal di perusahaan teknologi pun bermacam-macam. Ada yang melakukan PHK karena restrukturisasi bisnis, mengurangi biaya operasional, serta penurunan permintaan produk.
-
Kenapa perusahaan teknologi PHK karyawan? Pengurangan tenaga kerja ini mencerminkan tren yang lebih luas di industri, didorong oleh langkah penghematan biaya, upaya restrukturisasi, dan pergeseran strategi menuju teknologi baru seperti kecerdasan buatan (AI).
"Belum lagi karyawan-karyawan kontrak yang tidak lagi diperpanjang kontraknya. Jumlahnya mencapai sekitar 50 ribu orang, dan itu terjadi di perusahaan komponen motor dan mobil."
Di luar itu, kata Said, masih ada potensi pemberhentian lima ribu pekerja minyak dan gas bumi. Ini lantaran banyak perusahaan di sektor tersebut merugi akibat tren kemerosotan harga komoditas, terutama minyak.
Tahun lalu, PT Jabar Garmindo memangkas sebanyak 4.200 pekerja.
Berdasarkan itu, Said meminta pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015.
"Penyebab utama dari penutupan pabrik dan perusahaan yang bergerak di bidang usaha elektronik maupun otomotif karena pelemahan daya beli masyarakat. Ini yang harus segera dicabut."
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 memicu komoditas tekstil impor secara lebih bebas ke Indonesia.
Baca SelengkapnyaJokowi juga menduga pabrik sepatu bata tutup karena kurang efisiensi.
Baca SelengkapnyaAngka ini meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya sekitar 25.000 orang yang di-PHK.
Baca SelengkapnyaPHK yang terjadi sebagian besar dipicu oleh krisis di berbagai lini pada sektor manufaktur.
Baca SelengkapnyaSituasi ketenagakerjaan di Indonesia sedang menghadapi tantangan serius, dengan hampir 60 ribu pekerja yang di-PHK pada tahun 2024.
Baca SelengkapnyaTercatat ada 6 pabrik tekstil yang melakukan PHK akibat aturan baru yang diterbitkan Kementerian Perdagangan.
Baca SelengkapnyaJumlah PHK pada Januari-Juni 2024 naik 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Baca SelengkapnyaSedikitnya 10 pabrik tekstil berskala besar di Jawa Tengah bangkrut sehingga sekitar 10 ribu karyawan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
Baca SelengkapnyaJumlah PHK di Jakarta pada Januari-Juni 2024 menembus 7.469 orang. Angka itu bertambah 6.786 orang atau 994% atau hampir 1.000% dibandingkan tahun lalu.
Baca SelengkapnyaAkibat sepi order, PT Sepatu Bata melakukan PHK para karyawannya secara bertahap.
Baca SelengkapnyaKSPI telah membentuk Posko Orange untuk mengadvokasi ribuan karyawan Sritex.
Baca SelengkapnyaKedua, KSPI menilai pemerintah lepas tanggung jawab untuk mengatasi persoalan perumahan.
Baca Selengkapnya