Kuartal I-2021, Penyaluran Bansos Pemerintah Capai Rp55 Triliun

Merdeka.com - Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja bantuan sosial Kementerian atau Lembaga (KL) hingga kuartal I-2021 mencapai Rp55 triliun. Angka ini meningkat 15,5 persen jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya sebesar Rp47,2 triliun.

"Tapi jangan lupa tahun lalu Rp47,2 triliun itu sudah naik 27,6 persen dari tahun sebelumnya. Jadi ini tiga tahun berturut-turut kita mengalami kenaikan atau dua tahun berturut turtut dari 2020-2021," ujar Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers APBN Kita, Kamis (22/4).

Kenaikan belanja bansos ini disebabkan karena pandemi Covid-19, di mana pemerintah hadir untuk membantu masyarakat yang menghadapi pukulan sangat berat akibat virus tersebut. Mulai dari kehilangan pekerjaan atau pengurangan pendapatan masyarakat.

Bendahara Negara itu mengemukakan, realisasi belanja bansos dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) mencapai seebsar Rp34,7 triliun. Angka ini naik 45,8 persen dibanding tahun lalu yang hanya Rp23,8 triliun.

Adapun yang menikmatinya bansos untuk pemberian sembako dibagikan kepada 15,93 juta keluarga kelompok penerima (KPM) dengan nilai Rp11,6 triliun. Selanjutnya penyaluran bansos tunai diberikan kepada 9,59 juta KPM dengan nilai Rp10,2 triliun.

Pemerintah juga memberikan lagi kepada 9,7 juta bantuan Penerima Keluarga Harapan (PKH) dengan anggaran Rp12,9 triliun. "Jadi berbagai kelompok keluarga ini entah mendapatkan PKH Rp12,9 triliun atau Bansos tunai 59 juta keluarga untuk Rp10,2 triliun atau bantuan sembako Rp11,6 triliun untuk 15,93 juta," imbuhnya.

Di sisi lain, untuk anak-anak terutama yang dari keluarga tidak mampu pemerintah juga memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) kuliah kepada 782.000 mahasiswa dengan biaya Rp3,5 triliun dan penyaluran PIP untuk 9,8 juta siswa dengan nilai Rp5, 2 triliun.

Sedangkan untuk bansos bidang kesehatan penyaluran terjadi penurunan. Di mana dari sebelumnya Rp20,2 triliun tahun lalu menjadi sebesar Rp11,5 triliun pada kuartal I-2021 ini. Adapun penurunan bansos ini untuk mendukung 96,5 juta masyarakat miskin yang PBI iuran jaminan kesehatan nasionalnya dibayar oleh APBN sebesar Rp11,5 triliun.

"Jadi kalau kita lihat dalam hal ini seluruh belanja Bansos ini yang menikmati adalah puluhan, puluhan, puluhan juta masyarakat. Bahkan hampir mendekati 100 juta masyarakat langsung dari APBN uang dari pajak kita uang dari seluruh penerimaan kita diberikan kepada manfaatnya ke masyarakat. Ini untuk melindungi mereka agar konsumsi tetap terjaga dalam situasi hantaman yang luar biasa," tandasnya.