Follow
Kubu Prabowo-Sandi kritik kebijakan kenaikan tarif impor Jokowi tak efektif
Merdeka.com - Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi, Handi Risza Idris mengatakan kebijakan ekonomi yang di keluarkan oleh kepemimpinan Presiden Joko Widodo belum efektif untuk menahan laju depresiasi nilai tukar rupiah.
Salah satu kebijakan yang dikritik Handi adalah kenaikan tarif PPh impor 1.147 barang konsumsi. Menurut dia, kebijakan tersebut hanya menyasar barang-barang yang memiliki nilai kecil.
Jika ditotal nilainya hanya mencapai 10 persen dari total impor. Oleh karena itu, nilainya tidak terlalu signifikan untuk menekan jumlah impor.
-
Kenapa BRI menilai kenaikan BI Rate tidak berdampak signifikan? Dirut BRI menilai kenaikan BI Rate dinilai tidak akan berdampak signifikan terhadap likuiditas BRI secara umum.
-
Gimana cara Mentan mengurangi impor? 'Apresiasi juga kepada Pak Amran yang dengan semangat untuk mengurangi impor hasil-hasil pertanian seperti beras, gula, jagung, dan seterusnya. Saya percaya kalau seluruh potensi bangsa ini didorong untuk memenuhi kebutuhan itu, pasti impor kita dapat dikurangi dan kita kembali bergantung pada hasil dalam negeri,' katanya.
-
Siapa yang nilai pasarnya turun? Thom Haye, gelandang berusia 29 tahun dari Almere City, mengalami penurunan nilai pasar yang sangat signifikan.
-
Bagaimana cara pemerintah menekan inflasi? Lantaran yang paling penting adalah pertumbuhan inflasi intinya.Menurutnya, jika inflasi meningkat maka langkah yang dilakukan pemerintah adalah menekan inflasi dengan mengendalikan harga pangan (volatile food). Sebab, harga pangan menyumbang cukup besar terhadap inflasi.
-
Mengapa inflasi 2023 dikatakan terendah sepanjang reformasi? 'Selama 2023 inflasi kita 2,61 persen, dan Desember kemarin 0,41 persen. Ini terendah semenjak reformasi (tahun 2023),' kata Mendag dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2023 dan Outlook Perdagangan 2024, di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (4/1/).
-
Apa tanggapan Kadin tentang bea masuk 200% untuk tekstil China? Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta Kementerian Perdagangan melibatkan pelaku usaha, asosiasi dan pihak terkait dalam rencana penerapan bea masuk 200 persen bagi barang impor asal China.
Dia mengatakan seharusnya kebijakan kenaikan tarif tersebut juga menyasar pada komoditas impor yang menyumbang porsi cukup besar dari total impor Indonesia.
"Kenapa bukan impor baja yang dikurangi atau dinaikan tarifnya, padahal bahan itu berpengaruh besar terhadap neraca," kata dia saat ditemui usai diskusi bertajuk 'Dollar Menguat, Benarkah Indonesia Menuju Krisis?', Jakarta, Sabtu (20/10).
Jika langkah tersebut diambil ditambah dengan upaya peningkatan kinerja ekspor, maka hal tersebut akan sangat membantu perekonomian, terutama menekan defisit neraca perdagangan dan menahan laju pelemahan Rupiah.
"Perlu ada action, pemerintah belum efektif untuk menahan laju pelemahan Rupiah. Perlu langkah berani dari kepemimpinan Presiden Jokowi," tegasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dengan murahnya barang impor itu, banyak pelanggan beralih. Alhasil, semakin banyak produk impor yang masuk ke Indonesia berdasarkan pada permintaan tadi.
Baca Selengkapnya
Sejauh ini impor beras di Indonesia yang sudah direalisasikan baru mencapai 4,1 persen dari total kebutuhan di Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menkop Teten menduga produk-produk impor yang di jual di bawah HPP merupakan produk yang masuk melalui crossborder atau bisnis lintas batas.
Baca Selengkapnya
Pemerintah China memiliki dukungan yang penuh kepada para pelaku usahanya.
Baca Selengkapnya
Jokowi meminta masyarakat sadar masalah ini berbahaya.
Baca Selengkapnya
Jokowi menyinggung serapan anggaran pembelian produk dalam negeri untuk pemerintah kabupaten dan kota masih kecil
Baca Selengkapnya
Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemberlakukan pemungutan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen hanya untuk barang mewah.
Baca Selengkapnya
Tujuannya, untuk melindungi produk-produk dalam negeri pada platform tersebut.
Baca Selengkapnya
Kebijakan PPN 12 persen mengancam masyarakat kelas menengah.
Baca Selengkapnya
Padahal, pemerintah pusat sangat sulit mengumpulkan uang dari pajak, royalti, hingga dividen untuk ditransfer ke daerah.
Baca Selengkapnya
Estimasi ini tidak mempertimbangkan efek kumulatif, di mana ketika PPN naik, maka pembentuk harga barang jasa juga akan mengalami perubahan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih berupaya untuk melindungi produk dalam negeri dari serbuan barang impor.
Baca Selengkapnya