Follow
Kumpulkan menteri ekonomi, Jokowi beri sinyal hapus PPh bagi petani tebu
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan tertutup dengan beberapa menteri ekonomi membahas soal pembebasan Pajak Penghasilan (PPh) bagi para petani tebu. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, dalam pertemuan didorong penghapusan Pph yang biasa dikeluarkan petani saat menjual gula ke Perum Bulog.
"PPh-nya dihapus saja biar petani enggak dibebani dan bisa bersaing. Kemungkinannya dihapusin 0 persen," kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (8/6).
Menurut Moeldoko, kewajiban PPh yang selama ini diterapkan sangat membebani petani gula. Untuk diketahui, peraturan yang berlaku selama ini adalah petani yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) wajib mengeluarkan PPh sebesar 1,5 persen. Dan bagi yang tidak memiliki NPWP harus mengeluarkan PPh 3 persen.
-
Siapa saja yang wajib punya NPWP? Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor identitas yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Apa itu PPN 12%? Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari 11% menjadi 12% akan mulai diterapkan pada tanggal 1 Januari 2025.
-
Kenapa setiap Wajib Pajak punya satu NPWP? Setiap Wajib Pajak hanya memiliki satu NPWP untuk semua jenis pajak yang menjadi kewajibannya.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas NPWP? Nomor Pokok Wajib Pajak alias NPWP adalah identitas pajak yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kepada pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak di Indonesia.
-
Aturan apa yang dikeluarkan Presiden Jokowi terkait PNS? Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan aturan tentang penyesuaian tata cara kerja baru bagi PNS.
"Ini dirasa berat bagi petani. Dan mereka kesulitan untuk menjual," ujar dia.
Mantan Panglima TNI ini menambahkan, rencana penghapusan PPh bagi petani tebu akan diteruskan kepada Kementerian Keuangan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution yang ditugaskan untuk menyampaikan langsung kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani.
"Ini baru mau dibicarakan untuk Kemenkeu," ucapnya.
Upaya penghapusan PPh bagi petani tebu dilakukan setelah Moeldoko menerima Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI). Dalam pertemuan itu, APTRI meminta pemerintah membuat aturan pembebasan pungutan PPh agar Bulog tidak menarik pajak dari petani.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kebijakan pemotongan gaji untuk iuran Tapera dari ini menuai kritik publik karena semakin menambah beban hidup pekerja di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Baca Selengkapnya
Subsidi pupuknya akan saya tambah. Karena supply pupuknya juga ada," kata Jokowi
Baca Selengkapnya
Banyak petani mengeluhkan pupuk subsidi dijual dengan harga dua kali lipat.
Baca Selengkapnya
Adapun besaran simpanan peserta pekerja sebesar 0,5 persen yang ditanggung pemberi kerja dan 2,5 persen ditanggung pekerja.
Baca Selengkapnya
Jokowi mengatakan, sementara ini petani yang tidak memiliki kartu tani bisa menggunakan kartu e-KTP.
Baca Selengkapnya
Pemanggilan ini dilakukan agar tidak adanya kesalahpahaman atas aturan tersebut.
Baca Selengkapnya
Jokowi menilai, semua aturan termasuk potongan Tapera tersebut akan dihitung terlebih dahulu.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan kepada petani setelah mendapatkan BLT Puso untuk segera menanam.
Baca Selengkapnya
Jokowi menekankan pentingnya menjaga keseimbangan harga baik ditingkat petani, pedagang maupun peternak.
Baca Selengkapnya
Pupuk bersubsidi ini hanya bisa disalurkan kepada petani yang memenuhi syarat atau kriteria yang ditetapkan.
Baca Selengkapnya
Presiden Joko Widodo telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) 21/2024 yang merupakan perubahan dari PP 25/2020 untuk iuran Tapera.
Baca Selengkapnya
Selain pakai program Kartu Tani Jateng, nantinya para petani cukup menggunakan KTP bila ingin membeli pupuk bersubsidi.
Baca Selengkapnya