Follow
Kuota Solar Subsidi Akan Habis Pada November 2019
Merdeka.com - Badan Pengatur Kegiatan Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan kuota solar subsidi berpotensi jebol. Kuota solar subsidi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019 hanya cukup sampai November.
Kepala BPH Migas, Fanshurullah Assa, mengatakan hal ini disebabkan penyaluran solar yang tidak tepat sasaran. Kuota solar subsidi yang ditetapkan tahun ini sebesar 14,5 juta KL diprediksi akan habis pada November 2019.
"November habis fatal dampaknya, karena BBM tahun ini yang ditetapkan pemerintah di APBN hanya 14,5 juta KL turun dari tahun lalu 15,6 juta KL," kata Fanshurullah, saat menghadiri Hilir Migas Expo, di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jumat (27/9).
-
Bagaimana BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Aplikasi ini juga mempermudah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menerbitkan Surat Rekomendasi yang digunakan masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi dan kompensasi negara. 'Sekaligus menjadi salah satu cara untuk memastikan bahwa BBM yang disubsidi negara tersebut dipergunakan oleh masyarakat yang memang berhak menerimanya,' kata Anggota Komite BPH Migas Abdul Halim dalam Technical Meeting Implementasi Aplikasi XStar di Pangkalpinang, Kepulauan Bangka Belitung, Selasa (30/7/2024).
-
Kenapa BPH Migas revisi regulasi penyaluran BBM subsidi? 'Pertama, pengaturan volume Jenis BBM Tertentu (JBT) Minyak Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) untuk transportasi darat disusun berdasarkan kajian kewajaran pembelian JBT Minyak Solar dan JBKP transportasi darat, seperti data histori transaksi pembelian JBT dan JBKP, jenis kendaraan dan tempuh' jelasnya pada saat ditemui dalam Public Hearing di Bandung, Jawa Barat, Selasa (3/9/2024).
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan BBM subsidi tepat sasaran? Dengan adanya masukan dari berbagai pihak, ketika Surat Keputusan ini ditetapkan dan kemudian diberlakukan akan memudahkan dan juga menjadikan subsidi lebih tepat sasaran.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Bagaimana cara BPH Migas pastikan BBM subsidi tepat sasaran? 'Terkait dengan penggunaan BBM yang digunakan kendaraan untuk pengerjaan pembangunan infrastruktur atau sarana fasilitas yang dibiayai oleh APBN harus menggunakan BBM non subsidi. Dengan hal tersebut insya Allah akan berpengaruh terhadap penggunaan BBM subsidi, agar digunakan oleh yang berhak dan tepat sasaran,' jelas Halim.
-
Bagaimana cara BPH Migas memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? Dalam pertemuan tersebut, Saleh Abdurrahman menyampaikan, rapat koordinasi ini merupakan lanjutan dari pertemuan sebelumnya dengan seluruh pemerintah provinsi di Kalimantan. Saleh mengharapkan agar ajang ini dimanfaatkan untuk berdiskusi hal-hal yang masih kurang jelas atau menjadi perhatian pemerintah daerah.
Agar prediksi tersebut tidak terjadi, BPH Migas telah mengeluarkan sejumlah upaya, yaitu penerapan teknologi digital pada proses penyaluran BBM dan pengawasan bersama dengan TNI dan Polri. "Tapi sampai hari ini belum berjalan dengan baik," tegasnya.
Fanshurullah pun sudah menerbitkan surat edaran agar kuota solar subsidi cukup hingga akhir tahun, dengan membatasi konsumsi solar subsidi untuk beberapa jenis kendaraan.
"Misalnya truk roda 6 maksimal 60 liter per hari. Kalau 1 liter 10 kilo meter (km) satu hari berarti 600 Km, truk itu lebih dari 600 km jalannya. Roda 4 dibatasi 30 liter. Ini pembatasan mengacu Perpres supaya BBM subsidi (Solar) tetap ada sampai akhir tahun," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Menjelang tahun baru dan liburan Natal, terjadi kelangkaan mendadak bahan bakar minyak solar di Pekanbaru, yang mengakibatkan antrean panjang kendaraan.
Baca Selengkapnya
Selain pertimbangan mengurangi beban subsidi pada anggaran pemerintah, pembatasan dilakukan agar penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak bisa ditekan.
Baca Selengkapnya
Bahlil mengatakan bahwa penurunan ini didorong oleh rencana efisiensi penyaluran BBM bersubsidi tahun 2025 agar lebih tepat sasaran.
Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah memberikan arahan kepada jajarannya untuk menyelesaikan kebijakan tersebut.
Baca Selengkapnya
Pembatasan konsumen Solar subsidi ini nantinya akan diatur langsung di dalam peraturan presiden.
Baca Selengkapnya
Bahlil menyebut, saat ini pemerintah masih melakukan pembahasan revisi Perpres Nomor 191 Tahun 2014
Baca Selengkapnya
Pemerintah akan memperketat penjualan solar bersubsidi.
Baca Selengkapnya
Adapun untuk skema subsidi BBM, LPG, hingga listrik ditargetkan akan diselesaikan dua pekan lagi.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi menerangkan jika saat ini pembatasan BBM subsidi masih dalam tahap sosialisasi
Baca Selengkapnya
Kementerian ESDM mencatat, realisasi subsidi listrik di 2023 mencapai Rp64,02 triliun.
Baca Selengkapnya
Bahlil mengatakan, kebijakan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sudah hampir rampung. Dia pun meminta publik bersabar akan realisasinya.
Baca Selengkapnya
Erika menambahkan, konsumsi Pertalite 2023 sebenarnya lebih tinggi dari 2022.
Baca Selengkapnya