Kurang dana, pemerintah sulit bikin 1 juta rumah tahun ini
Merdeka.com - Pemerintah mengaku kesulitan merealisasikan proyek satu juta rumah tahun ini. Salah satu penyebabnya adalah minimnya dana.
"Pendanaan untuk program sejuta rumah belum masuk dalam APBN 2015 yang disusun tahun sebelumnya," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Maurin Sitorus, di Jakarta, Kamis (10/9).
Akibatnya, menurut Maurin, pihaknya tak memiliki kecukupan dana. Anggaran subsidi Rp 5,1 triliun yang sejatinya disediakan hingga akhir tahun sudah habis terserap pada Juli lalu guna membiayai 76 ribu rumah.
-
Apa yang dibiayai oleh APBN untuk Kalimantan Timur? Subsidi Angkutan Udara Penumpang untuk penerbangan perintis ke wilayah perbatasan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) selama ini dibiayai oleh APBN melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
-
Bagaimana BP Tapera membiayai rumah susun? 'Makanya ke depan mindset untuk membiasakan masyarakat hidup di rumah vertikal itu juga jadi tantangan karena kredit KPR maupun Tapera itu juga kita gunakan untuk membiayai rumah vertikal atau rumah susun, bukan hanya rumah tapak,' bebernya.
-
Apa saja yang dibangun Kementerian PUPR untuk air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Kapan program pembangunan RLH dimulai? Program pembangunan RLH ini telah dicanagkan sejak awal kepemimpinannya sebagai Gubernur Kaltim pada 2019.
-
Kapan proyek ini dimulai? Proses penghidupan kembali quagga ini dilakukan melalui The Quagga Project, yang dimulai pada 1987.
-
Dimana sumber APBN berasal? Pemasukan dalam APBN berasal dari berbagai sumber, termasuk pajak, penerimaan negara bukan pajak, pendapatan dari perusahaan negara, hibah dan bantuan luar negeri, serta sumber pendapatan lainnya.
"Meski anggaran Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sudah terserap, bukan berarti pemerintah lantas bergerak lamban."
Untuk mengejar target hingga akhir tahun, lanjut Maurin, pihaknya akan memanfaatkan dana Badan Layanan Umum (BLU) Pusat Pembiayaan Perumahan sebesar Rp750 miliar. Dana sebesar itu diharapkan dapat membiayai sebanyak 250 ribu hingga 300 ribu rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Berbeda dengan FLPP, penyaluran dana tersebut menggunakan skema subsidi selisih angsuran atau selisih bunga (SSB).
"Solusi pendanaan perumahan bagi MBR perlu segera dipikirkan. Apakah FLPP, SSB merupakan solusi terbaik dalam mengatasi pendanaan perumahan bagi MBR," ungkapnya.
Tahun depan, pemerintah menganggarkan dana sebesar Rp 9,27 triliun untuk KPR FLPP. Kemudian, subsidi selisih suku bunga sebesar Rp 2 triliun, Bantuan Uang Muka (BUM) sebesar Rp 1,2 triliun.
Sekedar informasi, proyek satu juta rumah terdiri dari 603.516 rumat untuk MBR. Dan 396.484 rumah non-MBR.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejak era kabinet kerja Presiden Joko Widodo dari tahun 2015-2022 ini telah membangun atau memfasilitasi sebanyak 1.553.459 unit rumah layak huni.
Baca SelengkapnyaPemerintah dan swasta harus membangun 1,5 juta rumah tiap tahun agar angka masyarakat tak punya rumah terus turun.
Baca SelengkapnyaAnggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dibagi dua dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
Baca SelengkapnyaPrediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaCalon Gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung mengakui rumah DP Rp0 program Anies Baswedan tidak mudah untuk dijalankan.
Baca SelengkapnyaTarget itu ternyata direvisi Anies melalui Pergub Nomor 25 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2023-2026.
Baca SelengkapnyaSetelah purnatugas, ternyata Anies masih meninggalkan sederet janji-janji yang masih menjadi persoalan di Jakarta.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaJanji pembangunan rumah itu termasuk ke dalam salah satu rencana besar yang dia usung bersama pasangannya, Gibran Rakabuming Raka.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan data BPS mencatat di 2022 baru 60,66 persen rumah tangga di Indonesia yang menempati rumah yang layak.
Baca SelengkapnyaPenambahan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk 34 ribu unit rumah subsidi sampai kini belum terealisasi.
Baca Selengkapnya