Kurangi utang, BUMN didorong giat bangun infrastruktur

Merdeka.com - Pemerintah berkomitmen mengurangi pinjaman dari dalam maupun luar negeri untuk pembangunan infrastruktur. Ini bertujuan agar rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) akan semakin mengecil.

Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan saat ini pemerintah sangat selektif dalam melakukan pembiayaan melalui pinjaman.

"Tapi memang sebaiknya kita jangan tergantung pada utang membiayai pembangunan kita. Jadi kita memang sangat selektif, kita harus mengurangi rasio dan mengurangi nominal," ujar dia yang ditemui di kantornya, Jakarta, Senin (8/7).

Langkah pengurangan utang ini, lanjutnya, ialah dengan mendorong perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk membangun infrastruktur sehingga nantinya pembangunan tidak lagi mengandalkan utang.

"Agar tidak terlalu banyak mengandalkan pinjaman," tuturnya.

Seperti diketahui, pemerintah tidak perlu mengalokasikan dana besar untuk infrastruktur jika pembangunan digarap oleh BUMN dibandingkan kerjasama dengan swasta. Jika tidak diserahkan ke BUMN, pemerintah berkewajiban mengalokasikan pendanaan yang besar untuk infrastruktur.

Selama ini pembiayaan infrastruktur dari dana APBN terdapat instrumen utang di dalamnya.

Sebelumnya, Koalisi Anti Utang (KAU) menegaskan penambahan utang luar negeri selama era SBY, menggerus anggaran negara dan mengurangi belanja sektor publik. Buktinya anggaran kemiskinan saat 2005 ketika SBY baru setahun berkuasa, sebesar Rp 23 triliun. Pada 2013, akumulasi kenaikannya hanya Rp 115 triliun.

"Kalau kita bandingkan, peningkatan utang di era SBY Rp 724 triliun, sementara akumulasi anggaran kemiskinan hanya Rp 115 triliun, ini jelas ada ketimpangan akibat utang kita," papar Ketua KAU, Dani Setiawan.

Faktor lain yang merugikan dari besaran utang luar negeri adalah besarnya beban negara untuk mencicil beban pokok utang dan bunganya. KAU mencatat, pengeluaran pemerintah sejak 2005-2012, untuk membayar beban cicilan pokok dan bunga utang sebesar Rp 1.584 triliun, mendekati total anggaran APBN tahun ini. Alhasil, wajar bila akhirnya anggaran belanja publik tergerus untuk mencicil utang.

"Ini belum memasukkan data 2013, di mana pembayaran pokok bunga utang mencapai Rp 229 triliun, kalau kita tambahkan, sudah mencapai Rp 1.800 triliun," tandasnya.

Konsekuensi lainnya, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar akan semakin membuat besaran utang membengkak. Pasalnya, cicilan beban pokok utang Indonesia dalam mata uang asing. (mdk/bmo)