La Nyalla Minta Pengurus Kadin Daerah Boikot Munas di Kendari
Merdeka.com - Anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin), La Nyalla Mattalitti meminta pelaksanaan Musyawarah Nasional Kadin ditunda sampai kondisi penyebaran virus corona mereda. Bila Munas tetap dilaksanakan maka harus mengantongi izin dari pihak kepolisian.
"Munas ini harus ada izinnya dulu dari Polri. SC dan OC sudah dapat izin belum? Kalau belum ya tinggal lapor saja," kata La Nyalla dalam konferensi pers yang digelas Forum Kadin Prihatin Covid-19, Jakarta, Minggu, (27/6).
Dia meminta, pelaksanaan Munas Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) ditunda. Penundaan itu semata-mata karena persoalan Covid-19 yang saat ini melonjak di seluruh Tanah Air, termasuk di Kendari.
-
Bagaimana Kemendagri minta daerah kendalikan inflasi? Tomsi menjelaskan, salah satu upaya pengendalian inflasi yang dapat dilakukan adalah berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditas untuk memenuhi kebutuhan pasokan. Koordinasi ini merupakan bagian dari agenda perencanaan pemenuhan. Ini berbeda dengan upaya inspeksi mendadak ke pasar yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan memahami permasalahan lokal.
-
Dimana Gubernur Kalsel bertemu silat kuntau? Sementara itu, saat tiba tiba di Kecamatan Pulau Laut dalam kegiatan yang sama, Sahbirin terpukau dengan dengan pertunjukkan Silat Kuntau.
-
Kenapa Kaltim mendukung IKN? Melalui tema ini, diharapkan terwujudnya sinergi dan kolaborasi untuk mendukung pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
-
Kenapa Kapolri minta jajaran di Bali siapkan sistem delaying di Gilimanuk? Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meminta jajaran di Bali untuk mempersiapkan dan mendukung ASDP dalam menerapkan delaying sistem di Pelabuhan Gilimanuk, demi meminimalisir potensi antrean di area tersebut.
-
Dimana Gubernur Kalsel berkunjung saat Turdes? Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor beserta rombongan Turdes Kemerdekaan Bergerak Lintas Beribu Sungai Banua, mendatangi SMAN 1 Simpang Empat, Tanah Bumbu, Minggu (6/8) petang.
-
Apa yang Kemendagri minta kepala daerah lakukan terkait inflasi? Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi agar mengevaluasi sejumlah upaya pengendalian yang telah dilakukan. Upaya pengendalian harus berdampak dan tak hanya bersifat seremonial.
"Munas Kadin sudah seharusnya ditunda. Covid-19 sudah dalam kondisi bahaya. Di tempat saya saja sudah 14 orang yang terkena Covid-19," kata Ketua DPD RI ini.
Demi mengurangi risiko penyebaran virus klaster Munas Kadin, La Nyalla pun mengusulkan untuk memboikot acara. Dia meminta para pengurus daerah untuk tidak hadir dalam acara tersebut.
"Kalau bisa jangan ada yang datang, kita ingin kalau bisa ramai-ramai kita kirim surat ke pimpinan," kata dia.
Meski mengajak pengurus lain untuk tidak datang, namun dia mengaku tetap akan menghadiri acara di Kendari. Semata tujuannya agar pihak yang memaksakan acara terselenggara tidak sewenang-wenang.
"Kalau saya akan tetap datang, kalau saya enggak datang dia makin sewenang-wenang," kata dia.
Sayangkan Sikap Istana
Di sisi lain, dia menyayangkan sikap istana yang justru akan menghadiri acara pada 30 Juni mendatang. Demi menekan penyebaran virus melarang acara yang menimbulkan kerumunan. Namun tetap menghadiri acara yang berpotensi dihadiri banyak orang.
"Saya sampaikan, tapi Gubernur enggak bisa ngapa-ngapain karena paspamres ini sudah datang. Jadi pemerintah bikin peraturan enggak boleh ada kegiatan tapi dia sendiri bikin kegiatan," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Thomas mengatakan, adanya Munaslub ini sebagai upaya menyikapi dinamika yang terjadi dalam Kadin indonesia.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub yang memenangkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum dianggap tidak sah.
Baca SelengkapnyaSejumlah elemen masyarakat Bali menganggap pelaksanaan Muktamar PKB mengganggu keamanan di Bali.
Baca SelengkapnyaMunaslub Kadin yang dihelat pada Minggu (14/9) menghasilkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum.
Baca SelengkapnyaAnindya Bakrie berharap dirinya bisa diakui secara resmi sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia oleh semua pihak.
Baca SelengkapnyaAcara Munas Ahmadiyah rencananya diadakan pertengahan November mendatang dengan mengundang ribuan peserta seluruh Indonesia.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub Kadin dianggap melanggar AD/ART.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan Munaslub ini justru memperburuk polarisasi politik.
Baca SelengkapnyaSejumlah petugas keamanan menjaga ketat pintu masuk di Gedung Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, lantai 3.
Baca SelengkapnyaDewan Pengurus Kadin Indonesia berdasarkan kewenangannya telah melakukan investigasi, pemeriksaan dan pengkajian atas Munaslub Kadin Sabtu (14/7) lalu.
Baca SelengkapnyaAnies Baswedan membenarkan izin acara 'Desak Anies' di Istana Basa Pagaruyung, Sumatera Barat dibatalkan sepihak.
Baca SelengkapnyaPertemuan yang diinisiasi oleh Menteri Bahlil tersebut menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Baca Selengkapnya