Lagi, Luhut beri karpet merah ke Freeport kelola SDA RI

Merdeka.com - Pemerintah kembali menggelar karpet merah kepada perusahaan-perusahaan tambang kelas kakap termasuk PT Freeport Indonesia. Perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini mendapatkan kemudahan-kemudahan dari pemerintah.

Salah satunya, pemberian izin ekspor dan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter. Padahal, sejak diundang-undangkan pada 2009, smelter harus dibangun perusahaan tambang maksimal 2014 lalu.

Hal ini sesuai dengan pasal 170 UU nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara mewajibkan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian yang dilakukan setelah lima tahun regulasi tersebut disahkan yaitu 2009. Sebelumnya, pemerintah juga mengajukan enam poin renegosiasi yaitu luas tambang, pajak, kewajiban TKDN, royalti, divestasi dan smelter. Hingga saat ini, proses renegosiasi ini tak juga selesai.

Belum lagi, para perusahaan kakap ini tak juga membangun smelter sesuai dengan perintah UU minerba. Dengan begitu, sanksinya perusahaan kakap ini tak diperbolehkan untuk ekspor konsentrat sebelum dilakukan pemurnian terlebih dahulu.

Akibatnya, perusahaan kelas kakap tersebut tak bisa lagi ekspor mineral mentah-mentah untuk mendapatkan keuntungan, asalkan membayar bea keluar yang ditentukan sebesar 7,5 persen. Freeport dkk tak tinggal diam. Perusahaan tambang tersebut melobi pemerintah untuk tetap diperbolehkan ekspor konsentrat.

Sikap pemerintah pun luluh. (mdk/sau)