Lahan nganggur bakal kena pajak progresif, ini kata Perumnas
Merdeka.com - Perum Perumahan Nasional (Perumnas) mendukung rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak progresif terhadap tanah atau lahan kosong.
"Tapi positif lah, kalau pemerintah kan memikirkan yang terbaik untuk rakyat. Saya rasa positif lah. Hanya karena implementasinya belum ada, jadi kita belum bisa komentar apa-apa," kata Direktur Keuangan dan SDM Perumnas, Hakiki Sudrajat di Kementerian BUMN, Jakarta, Rabu (25/1).
Jika pajak progresif untuk lahan nganggur ini benar-benar di terapkan oleh pemerintah, secara otomatis menurutnya ini bisa membuat harga tanah menjadi turun.
-
Bagaimana Kementan memastikan program pompanisasi berjalan baik? Meski demikian, kata Ema, program tersebut harus mendapat pengawasan yang ketat agar tidak terjadi penyalahgunaan. 'Terkait pompa harus ada kajian-kajian teknis karena ini membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Jadi harus ada pengawasan yang serius juga karena ini program upaya peningkatan produksi padi 2024. Misalnya nanti bantuan pompa air juga tidak hanya pompa air saja peralatan-peralatan yang lain yang tentunya nanti akan membantu untuk peningkatan produksi,' katanya.
-
Apa yang diapresiasi Pertamina dari pemerintah? Pertamina Apresiasi Pembayaran Dana Kompensasi BBM oleh Pemerintah PT Pertamina (Persero) mengapresiasi dukungan Pemerintah melalui Kementerian Keuangan, Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM sehingga terlaksana pembayaran dana kompensasi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama tahun 2023 sebesar Rp132,44 triliun (termasuk PPN) atau Rp119,31 triliun (tidak termasuk PPN).
-
Kenapa Pertamina diapresiasi oleh pemerintah? 'Kami sangat mengapresiasi upaya pemerintah melalui Kementerian Keuangan RI yang telah mempercepat pembayaran dana kompensasi BBM yang telah disalurkan Pertamina sampai dengan Triwulan III 2023. Dana kompensasi sudah masuk kas perseroan dan ini merupakan wujud dukungan penuh Pemerintah kepada Pertamina untuk menjaga keberlangsungan layanan operasional BBM bersubsidi, mendukung working capital serta memperbaiki rasio- rasio keuangan perusahaan.' ujar Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati dalam keterangan tertulis.
-
Siapa yang mengapresiasi program pompanisasi Kementan? Dikesempatan yang sama, Pejabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengapresiasi program pompanisasi yang tengah digencarkan Mentan Amran, ia meyakini program ini akan berdampak signifikan pada peningkatan produksi pertanian khususnya produksi padi di wilayahnya.
-
Siapa yang mengapresiasi kinerja Kejagung? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap sejumlah kasus dugaan tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara bernilai fantastis.
-
Apa yang BUMDes Karangtalun optimalkan? Ada potensi desa lain yang hendak mereka optimalkan demi mewujudkan ketahanan ekonomi warga semaksimal mungkin.
"Ya relatif lah. Karena naiknya harga rumah, harga properti itu kan banyak faktor yang memicu. Salah satunya harga tanah memang betul. Di beberapa lokasi harga tanah kita nggak terlalu tinggi, karena memang marketnya di situ. Tapi di Jakarta ya pasti tinggi lah. Tanahnya juga mahal. Mungkin land bank punya pemerintah itu dimaksudkan untuk itu, untuk menjaga (harga tanah)," jelasnya.
Saat ini, Perumnas memiliki tanah cadangan yang belum digunakan sekitar 1.800 hektar. Dalam setahun pihaknya membeli 500 hektar tanah dan digunakan hanya 300 hektar. Jadi, setiap tahun tanah perusahaan bertambah sekitar 200 hektar.
"Ya 1.800 hektar itu. Kan kalau developer itu ada cadangan tanah dan ada yang sudah dipakai. Nah cadangan tanah kita 1.800 hektar. Setahun kita pakai 300 hektar. Sebagai gantinya kita beli 500 hektar. Jadi setiap tahun nambah 200 hektar tanah," kata Hakiki.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional, Ferry Mursyidan Baldan mengatakan akan mengenakan biaya pajak lebih atau progresif untuk tanah atau lahan kosong yang berada di lokasi strategis di Jakarta.
"Jadi kalau ada lahan-lahan di lokasi strategis tapi tidak dimanfaatkan, kita sedang menyiapkan usulan untuk menghadirkan pajak progresif," kata Ferry seperti ditulis Antara Palangka Raya.
Ferry menjelaskan, Kementerian ATR akan mengusulkan hal tersebut ke Direktorat Jenderal Pajak untuk diterapkan dalam pemungutan pajak bumi. Menurutnya, penerapan pajak progresif untuk lahan kosong di wilayah strategis diberlakukan karena pemilik tanah dianggap menyia-nyiakan lahan tersebut.
"Tujuannya adalah jika dia menyianyiakan lahan dia kena PBB yang berlipat, progresif," ujar Ferry.
Ferry menilai, apabila lahan kosong tersebut dimanfaatkan dengan pembangunan kantor atau gedung lainnya bisa membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perusahaan pelat merah ini butuh suntikan dana dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) untuk menopang program milik Presiden Prabowo Subianto tersebut.
Baca SelengkapnyaPelaksanaan target 3 juta rumah akan diserahkan kepada UMKM, koperasi, hingga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Baca SelengkapnyaPerumnas siap menjalankan perannya sebagai pengembang milik pemerintah dalam proyek ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah masih punya cukup anggaran sisa dari tahun sebelumnya untuk membiayai negara, di luar harus mendongkrak PPN.
Baca SelengkapnyaPemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca SelengkapnyaSikap bungkam Sri Mulyani terkait isu kenaikan PPN 12 persen bukan hal yang baru. Sejak isu ini mencuat, ia cenderung memilih diam ketika ditanya.
Baca SelengkapnyaMenurut Hashim, sudah banyak investor yang tertarik untuk membantu buatkan rumah bagi rakyat kecil di Indonesia.
Baca SelengkapnyaIni salah satu cara untuk mengatasi sulitnya warga memiliki rumah dengan harga terjangkau.
Baca SelengkapnyaJazilul menyebut, Fraksi PKB menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk menjalankan UU HPP secara baik dan bijaksana.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua Dewan Pembina Gerindra, Hashim Djojohadikusumo menyindir mantan Gubernur Jakarta yang hanya mengumbar janji membuat perumahan layak bagi warga.
Baca SelengkapnyaNusron menjelaskan, dari luas 2.806 hektare itu, ada sebagian lahan yang ditempati oleh penduduk.
Baca SelengkapnyaAra akan menemui Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan untuk memfasilitasi lahan gratis.
Baca Selengkapnya