Lampaui Target, Pemerintah Jokowi Bagikan 9,3 Juta Sertifikat Tanah di 2018
Merdeka.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR), Sofyan Djalil menyebut bahwa pembagian sertifikat tanah mencapai 9,3 juta sepanjang 2018. Angka ini meningkat signifikan jika dibandingkan target yang ditetapkan pada awal tahun yang hanya 7 juta sertifikat.
"Seluruh produk BPN tahun lalu bisa kita capai 9,3 juta. Alhamdulillah, teman-teman BPN bisa kerja cepat sekali karena didorong ya," ujar Menteri Sofyan saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (10/1).
Untuk 2019, pemerintah akan membagikan 9 juta sertifikat tanah. Dia berharap, pencapaian tahun ini akan menyamai bahkan melebihi pencapaian tahun lalu. "Mudah-mudahan tahun ini sama, karena kan kita ubah aturan, kita perkenalkan teknologi, kita terbantu sekali dengan teknologi, kita perkenalkan juru ukur swasta, kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki, birokrasi kita itu kerja oke," katanya.
-
Apa itu sertifikat tanah? Sertifikat tanah merupakan bukti otentik atas hak tanah yang dimiliki.
-
Bagaimana Jokowi meningkatkan sertifikasi tanah? Presiden Jokowi mengubah lanskap pertanahan di Indonesia. Rakyat tidak perlu lagi mengalami antrian panjang untuk mendapatkan sertifikat tanah.
-
Dimana Jokowi bagi sertifikat lahan? Presiden Jokowi menunjuk salah satu warga untuk membacakan Pancasila, usai membagikan 2.000 sertifikat lahan di Cilacap, Jawa Tengah.
-
Kapan target tanam 1000 hektare? Langkah selanjutnya, kata SYL, Kementan mendorong semua daerah segera melakukan penanaman 1000 hektare.
-
Apa manfaat dari program Jokowi untuk sertifikasi tanah? Dulu sertifikasi tanah yang awalnya hanya 500 ribu pertahun, sekarang jadi 7 juta per tahun. Naiknya bukan lagi seratus persen tapi ribuan persen,' kata Raja Juli.
-
Mengapa Kementan menargetkan produksi padi satu juta hektare? Menurut Mentan, sedikitnya pertanaman satu juta hektare harus disiapkan mulai dari sekarang terutama untuk mengamankan stok beras di 3 bulan ke depan.
Selama ini, kata Menteri Sofyan, sertifikasi lahan atau tanah sering kali terbentur oleh banyaknya aturan. Perlahan-lahan pemerintah pun mereformasi aturan sehingga semakin banyak tanah milik masyarakat bersertifikat.
"Selama ini banyak sekali kendala itu karena regulasi, macam-macam yang membuat mereka tidak bisa bergerak cepat. Begitu kita ubah regulasi jadi lebih fleksibel," jelasnya,
"Kemudian pajak dulu, tidak boleh dikeluarkan sertifikat sebelum pajak dibayar, tapi kenyataannya kan banyak orang punya tanah tidak punya uang, di desa-desa itu. Jadi kita bikin aturan pajak terutang, tempel di sertifikat. Kalau nanti dia jual, baru ada uang, baru bayar pajak," tandasnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo bersama Kementerian ATR/BPN menyerahkan 10.323 sertipikat tanah program Redistribusi Tanah untuk rakyat di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur
Baca Selengkapnya"Tahun 2025 mungkin selesai semuanya di Tanah Air. Yang nyelesaikan biar Presiden baru. Kurang sitik, kurang dikit nggih," kata Jokowi.
Baca SelengkapnyaTelah terjadi peningkatan sebanyak 44,5 juta bidang tanah terdaftar dalam 9 tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaSaat ini sudah terdaftar sebanyak 110 juta bidang tanah, dan 90 juta bidang diantaranya telah bersertifikat.
Baca SelengkapnyaMasyarakat diminta menjaga sertifikat tersebut, sebab surat tersebut menjadi bukti kepemilikan tanah.
Baca SelengkapnyaJokowi berhasil meredistribusi 2,96 juta bidang tanah selama 9 tahun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan Indonesia merupakan negara besar dan beragam yang memiliki 714 suku
Baca SelengkapnyaJokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.
Baca SelengkapnyaTotal sertifikat tanah yang diserahkan kepada penerima di Banyuwangi mencapai 10.323.
Baca SelengkapnyaHadi dinilai memiliki latar belakang yang mendukung untuk percepatan sertifikasi tanah.
Baca SelengkapnyaRaja Juli meminta masyarakat untuk menjaga dengan baik sertifikat tanah mereka.
Baca SelengkapnyaSertifikasi tanah wakaf era kepemimpinan Presiden Jokowi berhasil mensertifikasi sebanyak 151.749 bidang.
Baca Selengkapnya