Langgar imbauan Jokowi, Luhut pidato capaian kemaritiman 18 menit

Merdeka.com - Kementerian Koordinator Kemaritiman mengadakan rapat koordinasi nasional (Rakornas) mengenai Indonesia sebagai poros maritim dunia. Rakornas tersebut juga dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo.

Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan laporan kerja yang telah dilakukan oleh pihaknya beserta empat kementerian dalam naungannya. Dalam laporan yang disampaikan selama 18 menit 21 detik tersebut, Menko Luhut merinci satu persatu pencapaian dan rencana kerja Kementeriannya.

"Menyangkut pencapaian yang dilakukan, yaitu penurunan dwelling time kita rata-rata turun. Tapi jujur kita akui biaya logistik masih jadi masalah yang sedang kami selesaikan," ujar Menko Luhut di Gedung Sasana Kriya, TMII, Jakarta, Kamis (4/5).

Menko Luhut menambahkan masalah biaya logistik, terutama di pelabuhan, memang menjadi fokus pemerintah. Di mana hal tersebut, harus menjadi fokus untuk memperkecil disparitas harga yang terjadi di Indonesia.

"Kami harap kurun waktu tahun ini, masalah cost atau dana pembiayaan di pelabuhan bisa kita tanggulangi dengan baik," ungkapnya.

Selain itu, Menko Luhut juga menyampaikan sistem tata kelola industri pariwisata. Di mana pemerintah menargetkan 20 juta turis pada 2019. Empat badan otorita wisata digenjot untuk mencapai target tersebut.

"Penerimaan pemerintah terbesar di 2019 adalah pariwisata. Kita punya target USD 20 miliar dan kita akan mencapai 20 juta turis dalam kurun waktu tersebut. Kita sudah dapat 4 empat badan otorita, yaitu pariwisata danau toba, borobudur, penyelesaian lahan di mandalika itu semua tuntas," ungkapnya.

Menko Luhut juga melaporkan kemajuan infrastruktur konektivitas, seperti LRT Jabodetabek. Sedangkan, kerja sama pemerintah dengan Jepang terkait pembangunan pelabuhan Patimban sudah sesuai rencana.

"Sekarang sedang berjalan (LRT Jabodetabek). Kalau pendanaan belum beres tidak jadi masalah. Kerja sama internasional dengan Jepang soal pelabuhan Patimban sudah sesuai rencana yang akan habiskan biaya 3 USD milliar," ungkapnya.

"KA JKT-SBY sudah dalam proses. Pembangunan pembangkit tenaga arus laut dengan belanda sudah berjalan, IORA dan blue economy sekarang berjalan dengan baik," tambahnya.

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Pramono Anung menerbitkan surat bernomor B 750/Seskab/Polhukam/12/2016 tentang Ketentuan Sambutan Menteri/Pimpinan Lembaga pada Kegiatan yang dihadiri Presiden. Surat yang dikeluarkan tanggal 23 Desember 2016 itu ditujukan kepada para Menteri Kabinet Kerja, Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Pemerintah (LPNK), Jaksa Agung, Panglima TNI, dan Kapolri.

Dalam surat tersebut, tercantum dua poin penting. Pertama, setiap materi sambutan langsung memaparkan dan terbatas pada isu pokok kegiatan. Kedua, penyampaian sambutan tersebut paling lama tujuh menit.

Pramono mengatakan, penerbitan surat itu bukan tanpa alasan. Hal itu dilatarbelakangi keinginan Presiden Jokowi yang tidak mau bertele-tele pada saat penyampaian sambutan para menteri atau pimpinan lembaga.

"Presiden kita ini adalah presiden yang tidak mau bertele-tele, langsung pada substansinya, pada inti persoalan," kata Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kalau pada acara-acara yang menghadirkan presiden, kata Pramono, seyogyanya para menteri, pimpinan lembaga tinggi negara hanya melaporkan apa yang harus dilakukan, bukan malah berorasi atau berpidato di depan presiden.

"Kan itu tidak layak," singkat Pramono.