Langkah Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan Harga BBM Hingga Tarif Listrik Tepat

Merdeka.com - Dalam rangka menahan harga BBM, listrik dan gas LPG 3 kilogram naik, pemerintah mengalokasikan tambahan subsidi dan kompensasi energi sebesar Rp 350 triliun. Adanya tambahan dan tersebut diharapkan bisa menjaga daya beli masyarakat yang masih rentan terhadap kenaikan energi global.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, langkah yang diambil pemerintah sudah tepat. Sebab, masyarakat dengan pendapatan kelas menengah bawah rentan terdampak kenaikan inflasi.

"Penambahan alokasi subsidi energi sudah tepat karena masyarakat pendapatan menengah bawah perlu disuport pemerintah dari risiko inflasi tinggi," kata Bhima kepada merdeka.com, Jakarta, Sabtu (21/5).

Bhima menuturkan kenaikan harga BBM dan LPG dalam kondisi saat ini bisa beresiko terhadap tingkat garis kemiskinan. Berdasarkan survei konsumen, masyarakat dengan pendapatan Rp 1 juta - Rp 2 juta per bulan masih turun.

Artinya antara kenaikan harga barang dengan pendapatan belum seimbang. Terlebih sebelumnya sudah terdampak kebijakan kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen.

Daya Beli Mulai Turun

Belum lagi saat momen bulan puasa dan Lebaran, terjadi kenaikan harga musiman. Meskipun sudah lebih dari 2 pekan, harga barang-barang kebutuhan pokok masih tinggi.

"Minyak goreng dan cabai masih mahal, kebutuhan pokok pasca Lebaran belum ada penurunan yang signifikan," ungkapnya.

Di sisi lain dana yang dimiliki masyarakat saat ini sudah mulai menipis. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pengusaha wajib memberikan THR, namun diperkirakan sudah kian menipis. Sehingga sangat beresiko jika terjadi kenaikan harga BBM, tarif listrik maupun gas LPG 3 kilogram.

"Di kuartal setelah Lebaran, THR mulai tipis jadi daya beli bisa turun," kata dia.