Langkah Pemerintah saat Aset Obligor BLBI Tak Laku Dijual

Merdeka.com - Pemerintah memastikan tetap mengelola aset-aset hasil sitaan para obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), yang telah menjadi milik negara. Pengelolaan itu dilakukan jika sejumlah aset obligor BLBI tidak laku dilelang atau dijual.

Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara, Purnama T. Sianturi menjelaskan, aset yang menjadi milik negara dari para obligor BLBI ada dalam dua bentuk, yaitu properti dan kredit.

Untuk properti, jika tidak laku dijual atau dilelang, pemerintah dapat melakukan berbagai alternatif seperti menghibahkan ke pemerintah daerah.

Purnama memberi contoh, pemberian tanah seluas 6 hektare sebagai hibah dari negara ke Pemerintah Bogor. Ada pula penyertaan modal negara yang digunakan atau dilakukan status penggunaan oleh kementerian lembaga dalam hal aset itu ditemukan.

Sementara untuk aset kredit, Purnama menyampaikan pemerintah melakukan penjualan lelang, dan alternatif lain sesuai ketentuan penjualan kepada pihak terkair. Kemudian saat ini sudah ada PP 28 /2022 tentang Pengelolaan Pengurusan Piutang Negara.

"Di sana sudah ada alternatif alternatif jika aset itu tidak laku ataupun pemerintah melakukan apa. Artinya selalu ada cara pemerintah untuk membuat aset itu dikembalikan hak negara atas tagihan," jelasnya.

Tidak Ada Kendala

Purnama mengatakan, tidak ada kendala besar yang menjadi alasan aset obligor BLBI tidak laku. Sepenuhnya murni karena pasar belum berminat terhadap aset-aset tersebut.

Namun demikian, dia menekankan bahwa hal itu tidak mengurangi langkah pemerintah untuk melakukan lelang ulang jika memang harus dilelang atau lelang ulang sampai nanti pasar membelinya.

"Jika tidak laku, ada bentuk pengelolaan lain yang dibolehkan oleh ketentuan sebelumnya sehingga tidak hanya melalui lelang," pungkasnya.

Hingga saat ini, Purnama menyampaikan aset yang sudah dimiliki negara dari rampasan para obligor BLBI adalah Rp28.859.449.841.341.

Untuk diketahui, obligor dalam konteks keuangan, mengacu pada penerbit obligasi yang terikat kontrak untuk melakukan semua pembayaran pokok dan pembayaran bunga atas utang yang belum dibayar.

Diketahui saat krisis 1998 melanda Indonesia, sejumlah bank mengalami gonjang-ganjing akibat penarikan uang oleh nasabah secara serentak. Agar tidak menimbulkan kerugian berkelanjutan, negara menggelontorkan dana BLBI kepada sejumlah obligor dengan total keseluruhan Rp 144 triliun.