Langkah Pemerintah Selamatkan UMKM Dinilai Belum Optimal
Merdeka.com - Peneliti Senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Enny Sri Hartati, menilai langkah pemerintah dalam menyelamatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) belum optimal. Sebab, pemerintah hanya fokus menyediakan dana stimulus, namun tidak memikirkan pasar bagi UMKM.
"Sederhananya begini, UMKM biasanya bisa berjualan bekerja dan berproduksi dia mampu, tapi tidak ada (pasarnya) maka yang harus diselesaikan bagaimana menciptakan demand bagaimana ada yang beli," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (11/7).
Enny memandang selama ini pemerintah hanya terfokus pada program pemulihan ekonomi nasional (PEN) yang dianggap bisa menyelesaikan semuanya. Padahal, kata dia, itu bukanlah menjadi solusi utama untuk menyelamatkan UMKM.
-
Mengapa Kemendag fokus pada UMKM? “Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM.
-
Apa itu UMKM? UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis usaha kecil yang dijalankan oleh individu atau kelompok dengan modal terbatas, tetapi memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara.
-
Kenapa KEMENDAG fokus pada UMKM? 'Pertemuan AEM-Plus Three menyoroti perkembangan implementasi Kerja Sama Ekonomi ASEAN Plus Three (APT) 2023--2024 dan laporan akhir Proyek Riset APT untuk menjembatani kesenjangan digital pada UMKM. Wamendag Jerry menambahkan, diharapkan implementasi program kerja tersebut akan meningkatkan hubungan perdagangan antara ASEAN, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan, khususnya dalam menghadapai tantangan yang muncul dalam perkembangan regional dan global.
-
Apa masalah TEMU dengan UMKM? Hal ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia.
-
Mengapa UMKM penting? UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung perekonomian di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain karena kemampuannya dalam menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
-
Bagaimana DPR bantu UMKM? Dari segi anggaran, Puteri juga mengalokasikan anggaran subsidi dalam APBN 2023 untuk mengejar plafon penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Rp297 triliun.
"Seolah-olah hanya tertumpu kepada sektor keuangan. Seolah-olah dengan orang berhenti beraktivitas segala macam dengan diguyur dari sisi likuiditas itu persoalan akan selesai. Mereka lupa bahwa apa yang menyebabkan terganggunya aktivitas berbeda," kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah menyiapkan dana stimulus pemulihan ekonomi nasional Rp123 triliun untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di masa pandemi. Rinciannya adalah subsidi bunga Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi Rp78,78 triliun.
Kemudian belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun, penjaminan untuk modal kerja Rp1 triliun, PPh Final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) Rp2,4 triliun, serta pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM Rp1 triliun.
Pemerintah Dorong Digitalisasi UMKM Untuk Ciptakan Pasar
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menyebut para pelaku UMKM yang koneksi dengan ekosistem digital terbukti lebih mampu bertahan menghadapi krisis termasuk pandemi Covid-19. Hal tersebut disampaikannya saat Webinar Nasional Pembayaran Sehat Menggunakan QR Code Indonesian Standard (QRIS) di Masa Pandemi Covid-19 dan New Normal di Jakarta Rabu (24/6).
"Pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk mempercepat digitalisasi UMKM di Indonesia. Saat ini baru 13 persen UMKM yang masuk ke ekosistem digital," katanya.
Dia mengatakan, peningkatan transaksi melalui digital sebagian besar terjadi pada segmen kebutuhan primer termasuk makanan, minuman, perlengkapan sekolah, perlengkapan kesehatan pribadi (masker, hand sanitizer).
"Kami selalu berdialog dengan para pelaku e-commerce dan pedagang pasar untuk mengingatkan bahwa perubahan perilaku konsumen ini harus diantisipasi dan ada tren belanja digital yang harus direspon," katanya.
Teten dalam beberapa kali kunjungannya langsung ke warung-warung tradisional di pasar juga mulai menemukan banyak dari mereka sudah menggunakan aplikasi digital secara terbatas.
Terlebih juga saat ini kesadaran masyarakat dan konsumen mengenai higienitas makin tinggi sehingga pembenahan UMKM dengan digitalisasi merupakan upaya nyata untuk memperkuat daya saing mereka agar bisa masuk ke pasar yang lebih luas dan modern.
"Perlu dukungan dari BI terutama dukungan digital payment untuk pengembangan KUMKM. Smesco Indonesia juga sudah memakai QRIS, ini jika makin diperluas dengan digitalisasi akan menjadi momentum UMKM untuk mengakses pasar lebih besar selain ada kemudahan untuk konsumen dan produsen di hulu, reseller di online juga akan saling kontribusi," katanya.
Teten mengakui faktanya memang tidak mudah untuk mendampingi UMKM untuk masuk ke dunia digital, hanya sekitar 4-10 persen saja yang akan langgeng dalam ekosistem baru tersebut.
Menurut dia, banyak faktor yang menyebabkan hal itu terjadi termasuk karena kemampuan penguasaan teknologi yang masih rendah hingga kekuatan merespon konsumen secara daring juga masih lemah. Untuk itulah, Teten menilai dibutuhkan peran para reseller online untuk membantu pemasaran produk UMKM. Sebab UMKM sebagai produsen hampir tidak mungkin melakukan semuanya sendiri.
Apalagi momentum saat ini ketika banyak SDM berpendidikan baik tidak terserap pasar tenaga kerja atau bahkan mengalami PHK karena pandemi. SDM tersebut bisa dilatih menjadi reseller yang akan membentuk pemasaran produk UMKM secara online.
"Alibaba juga melakukan hal ini yakni melatih para jagoan jualan yakni reseller untuk membantu penjualan produk UMKM," katanya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dia menekankan agar Kementerian Koperasi dan UKM mampu memberikan respons yang tidak biasa-biasa saja.
Baca SelengkapnyaPadahal sudah ada 87 persen pelaku UMKM telah terlibat dalam e-katalog.
Baca SelengkapnyaPemerintah terus berupaya agar UMKM lokal bisa menembus pasar global.
Baca SelengkapnyaTarget penyaluran kredit perbankan UMKM hingga 30 persen sulit tercapai karena berbagai faktor. Sebab, ekspansi bisnis UMKM kini tengah melemah.
Baca SelengkapnyaPadahal, lanjut Jokowi, dukungan kredit perbankan amat diperlukan pelaku UMKM dalam menjalankan maupun mengembangkan skala bisnisnya.
Baca SelengkapnyaSebanyak 29,2 juta pelaku UMKM saat ini belum memperoleh akses pembiayaan dari perbankan.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaKesenjangan antara kebutuhan kredit masyarakat dan penyaluran dana dari institusi keuangan masih tinggi.
Baca SelengkapnyaEkonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,94 persen (yoy) di Kuartal III-2023.
Baca SelengkapnyaDia tidak yakin UMKM bisa memiliki sertifikat halal hingga 17 Oktober 2024. Karena saat ini hanya bisa disertifikasi dakam setahun 200 produk.
Baca SelengkapnyaDukungan tersebut harus menjadi motivasi bagi perusahaan lain agar memiliki perhatian yang sama kepada UMKM.
Baca SelengkapnyaMelihat penyaluran KUR yang stagnan, pihaknya memiliki tiga terobosan penting. Pertama meminta kepada pihak perbankan tak minta angunan.
Baca Selengkapnya