Lapangan Kerja di RI Terbatas, Moratorium TKI ke Timur Tengah Perlu Dikaji Ulang
Merdeka.com - Chairman of the Board of Trustess IDN-Global, Dino Patti Djalal, meminta pemerintah untuk mengkaji ulang moratorium TKI (tenaga kerja Indonesia) ke Timur Tengah. Ini dia sampaikan dalam acara Kongres Diaspora Indonesia ke-5 (CID-5), di Jakarta, Sabtu (10/8).
"Sudah saatnya kita mengkaji ulang moratorium TKI ke Timur Tengah. Karena sudah terlalu lama," ujar Dino.
"Mau sampai kapan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sementara pekerja-pekerja Filipina dan lain sebagainya sudah ke sana," lanjut dia.
-
Kenapa pekerja Indonesia dipecat? Pihak perkebunan yang mempekerjakan mereka mengatakan mereka dipecat karena kurang cepat memetik buah-buah yang akan dipasok ke supermarket besar.
-
Siapa yang bertanggung jawab atas keberangkatan Pekerja Migran Indonesia? Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani kembali lepas Pekerja Migran Indonesia yang akan terbang berangkat ke Korea, Jerman, dan Taiwan, di eL Hotel Royale Gading Kirana, Jakarta Utara, Senin (4/3).
-
Apa solusi Kemnaker atasi kesenjangan pasar kerja? Sebagai solusi mengurangi kesenjangan pasar kerja, pihaknya telah membuat kebijakan link and match yang mengarah pada kebijakan membangun integrasi pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja yang terpadu.
-
Mengapa DPR mencecar bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Apa yang dibahas DPR dengan bos PT Timah? Anggota DPR Amin Ak sampai keras mencecar Bos PT Timah terkait kasus korupsi rugikan negara Rp271 triliun melibatkan banyak pengusaha.
-
Mengapa Puteri Komarudin mendorong pengentasan pengangguran? Kondisi ini tentu sangat mengkhawatirkan di tengah tantangan kita dalam menghadapi fenomena bonus demografi ke depan. Generasi yang semestinya menjadi sumber daya manusia yang produktif, tetapi justru tidak terberdayakan dan belum terserap secara optimal di pasar tenaga kerja. Hal ini juga sering saya temui di daerah pemilihan saya sendiri yang notabene daerah pabrik, tapi banyak pemuda yang tidak terserap,' ungkap Puteri.
Menurut dia, kondisi perekonomian domestik masih belum bisa menyediakan lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peluang bekerja di luar negeri, termasuk ke Timur Tengah harus diberikan.
"Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen belum cukup berikan pekerjaan ke seluruh angkatan kerja yang bertambah tiap tahunnya," ungkapnya.
Dia mengakui latar belakang moratorium tersebut tentu terkait dengan adanya masalah yang menimpa para pekerja Indonesia di Timur Tengah. Karena itu, yang perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat sistem rekrutmen, sistem monitoring, dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia.
"Kalau ada masalah kita perbaiki masalah itu, tapi kita tidak tutup peluang orang (moratorium TKI) yang mau kerja di negara lain," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Shinta melihat regulasi ketenagakerjaan di Indoensia masih belum optimal.
Baca SelengkapnyaDiakui Karding, PMI yang bekerja secara non prosedural ke Arab Saudi sangat banyak.
Baca SelengkapnyaSekjen Anwar menekankan, adanya job fair merupakan upaya yang sangat bermanfaat terhadap penciptaan peluang.
Baca SelengkapnyaAlasan perluasan pekerja ke luar negeri itu dikarenakan kurangnya kesempatan bekerja di Indonesia.
Baca SelengkapnyaBerdasarkan penelitian BRIN, TKA mendominasi pekerjaan kasar di Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemkab Kediri jamin warganya aman dari kasus perdangan orang.
Baca SelengkapnyaSaid menyebut dari catatan Kementerian Ketenagakerjaan secara kumulatif sejak Januari-Juni 2024, gelombang PHK telah menghantam 32.064 pekerja.
Baca SelengkapnyaPenegasan tersebut disampaikan MK dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 168/PUU-XXI/2023, yakni terkait uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Ciptaker.
Baca SelengkapnyaPemerintah diharap bersikap responsif serta tepat sasaran, sehingga sektor padat karya tekstil ini bisa bertahan menghadapi turbulensi ekonomi.
Baca SelengkapnyaSelain menurunkan tingkat pengangguran terbuka, pemerintah juga meminta agar di masa presiden terpilih Prabowo Subianto, angka kemiskinan juga turun.
Baca SelengkapnyaSekjen Partai Golkar ini menambahkan kondisi ekonomi global yang tidak menentu.
Baca SelengkapnyaMenteri PPMI Abdul Kadir Karding menyatakan tidak ragu memangkas para penyalur tenaga kerja migran nakal.
Baca Selengkapnya