Lawan Uni Eropa di WTO, Pemerintah Siapkan Big Data Perkebunan Sawit

Merdeka.com - Kementerian Pertanian tengah menyiapkan amunisi guna menggugat Uni Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), soal UU Produk Deforestasi yang melarang impor produk seperti minyak sawit.

Direktur Jenderal Perkebunan Kementan Andi Nur Alamsyah mengatakan, pihaknya tengah menyiapkan strategi untuk memperjuangkan nasib produk dan petani sawit di WTO. Antara lain, dengan membentuk big data perkebunan sawit hingga bursa sawit seperti yang sudah banyak didengungkan.

"Kami sedang menyusun rencana untuk menghadapi. Sekarang isu ketelusuran sedang kita bicarakan. Kita lagi membangun big data perkebunan, blockchain, sehingga hambatan-hambatan ekspor kita bisa tertangani, doakan saja," ujarnya di sela-sela Rakornas Kelapa Sawit 2023 di Jakarta, Senin (27/2).

Langkah tersebut turut didukung penuh kelompok petani sawit. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Gulat Manurung optimistis Pemerintah RI akan menang melawan Uni Eropa di WTO.

"Optimis dong, karena ini adalah hak Indonesia untuk melakukan beberapa perlindungan terhadap hasil produksinya," ujar Gulat saat ditemui di sela-sela Rakornas Kelapa Sawit 2023.

Menurut dia, menggugat Uni Eropa jadi hukum wajib guna melindungi produk sawit dan turunannya. Bahkan, petani sawit disebutnya bakal beraksi bila pemerintah tak ikut campur tangan.

"Kalau pemerintah enggak gugat, kami yang akan gugat, petani sawit. Karena itu masalahnya adalah keadilan, keadilan itu setara, dan kita harus punya hak untuk itu," kata Gulat.

"Kalau pak Jokowi enggak gugat, negara enggak gugat, petani sawit yang gugat. Ini masalah pendapatan negara, harkat martabat yang diatur-atur oleh Uni Eropa. Faktanya, mereka butuh kok," tegasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com