LBH Jakarta: Teror Penagih Utang Perusahaan Fintech Langgar Hak Asasi Manusia

Merdeka.com - Pengacara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Nelson Nikodemus Simamora menegaskan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus teror penagih utang pinjaman online yang dilakukan perusahaan fintech Peer to Peer (P2P) kepada pihak debitur.

Dia menyebutkan, ada dua kasus pelanggaran HAM saat pihak perwakilan perusahaan fintech melakukan penagihan kepada korban, yakni penyelewengan terhadap hak atas rasa aman dan privasi.

"Semestinya ketika kita pinjam online itu seharusnya tak diketahui orang lain. Orang lain yang dihubungi juga seharusnya punya privasi untuk tak terlibat di dalamnya," ungkap dia di Jakarta, seperti dikutip Selasa (5/2).

Pernyataan ini dikeluarkan Nelson karena perusahaan fintech yang diwakili oleh penagih utang (debt collector) kerap mempermalukan debitur dengan mengirimkan pesan singkat ke banyak orang terdekat untuk menagih utang yang dimilikinya.

Seperti dirasakan Dona, salah seorang yang telah berkutat dengan perusahaan perusahaan fintech sejak April 2018. Dia harus menelan pil pahit akibat mencantumkan nama atasan sebagai salah satu kontak darurat yang bisa dihubungi debt collector.

"Saya pelapor pertama ke LBH Jakarta. Saya kehilangan pekerjaan gara-gara satu aplikasi online yang meneror saya. Atasan tak mau mentoleransi karena saya memberikan namanya sebagai kontak darurat atau jaminan," keluhnya.

Menindaki kasus ini, Dona memohon kepada OJK untuk ikut turun tangan menyelesaikan kenakalan perusahaan fintech terhadap pihak debitur yang berutang kepadanya.

"Saya cuman minta satu, keringanan. Karena mereka sering memberikan SMS fitnah. Jadi apapun itu OJK yang pegang peranan terpenting masalah fintech ini," ujar dia.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com