Lebih Rendah dari Inflasi, Buruh Tolak Keputusan UMP 2023

Merdeka.com - Kementerian Ketenagakerjaan, secara resmi mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2023 pada hari ini, Senin (28/11). Beberapa provinsi seperti Banten mengalami kenaikan UMP sebesar 6,4 persen, Jogja 7,65 persen, Jawa Timur 7,85 persen hingga DKI Jakarta 5,6 persen.

Presiden Partai Buruh dan juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal, mengatakan pihaknya menolak kenaikan UMP tahun 2023, pertama menolak nilai persentase kenaikan UMP dikarenakan di bawah nilai inflasi Januari-Desember 2022 yaitu sebesar 6,5 persen plus pertumbuhan ekonomi Januari -Desember yang diperkirakan sebesar 5 persen.

"Kenaikan UMP dan UMK di seluruh Indonesia seharusnya adalah sebesar inflasi dan pertumbuhan ekonomi di masing-masing provinsi atau kabupaten/kota di tahun berjalan, bukan menggunakan inflasi dan pertumbuhan ekonomi tahunan atau Year on Year," ujar Said Iqbal dalam keterangan resmi, Senin (28/11).

Dia menilai, apabila menggunakan data September 2021 hingga September 2022, itu tidak memotret dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM) yang mengakibat beberapa barang dan jasa melambung tinggi.

Kemudian, terkait dengan kenaikan UMP DKI Jakarta tahun 2023 sebesar 5,6 persen, pihaknya sangat mengecam keras keputusan Pejabat Gubernur DKI yang tidak sensitif terdapat kehidupan buruh. Pihaknya mendesak agar Pejabat Gubernur DKI merevisi kenaikan UMP DKI Tahun 2023 sebesar 10,55 persen sesuai dengan yang diusulkan Dewan Pengupahan Provinsi DKI unsur serikat buruh.

"Kenaikan 5,6 persen masih dibawah nilai inflasi. Dengan demikian Gubernur DKI tidak punya rasa peduli dan empati pada kaum buruh," tegas Said Iqbal.

Kenaikan UMP DKI yang hanya 5,6 persen tersebut tidak bisa memenuhi kebutuhan buruh dan rakyat kecil di DKI karena biaya sewa rumah yang sudah Rp 900 ribu, kemudian transportasi dari rumah ke pabrik pulang-pergi (PP) dan pada hari libur bersosiali dengan saudara dibutuhkan anggaran Rp 900 ribu.

"Makan di warteg 3 kali sehari dengan anggaran sehari Rp 40 ribu menghabiskan 1,2 juta sebulan. Kemudian biaya listrik Rp 400 ribu, biaya komunikasi Rp 300 ribu sehingga total Rp 3,7 juta. "Jika upah buruh DKI 4,9 juta dikurangi Rp 3,7 juta hanya sisanya Rp 1,2 juta. Apakah cukup membeli pakaian, air minum, iuran warga, dan berbagai kebutuhan yang lain?Jadi dengan kenaikan 5,6 persen buruh DKI tetap miskin," tandasnya.

Ketiga, UMP DKI yang naik 5,6% akan mengakibatkan UMK di seluruh Indonesia menjadi kecil. Untuk itu, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh mendesak agar UMP DKI direvisi menjadi sebesar 10,55% sebagai jalan kompromi dari serikat buruh yang sebelumnya mengusulkan 13 persen.

Keempat, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh mengapresiasi sikap pemerintah yang menggunakan Permenaker 18/2022 dan tidak lagi menggunakan PP 36/2021. Kelima, Partai Buruh dan organisasi Serikat Buruh meminta Bupati dan Walikota dalam merekomendasikan nilai UMK ke Gubernur adalah sebesar antara 10 hingga 13 persen.

"Bilamana tuntutan di atas tidak didengar, mulai minggu depan akan ada aksi besar di berbagai daerah di seluruh Indonesia untuk menyuarakan kenaikan upah sebesar 10 hingga 13 persen," tambah Said Iqbal.