Leces sebut kubu pendemo bukan lagi karyawan

Merdeka.com - Pekan lalu, puluhan orang mengaku pekerja pabrik PT. Kertas Leces berunjuk rasa di depan Kementerian BUMN. Mereka menuntut gaji yang belum dibayarkan selama setahun.

Namun, pihak PT. Kertas Leces menampik para karyawan yang tergabung dalam Serikat Karyawan (Sekar) di bawah koordinator M. Arham, bukan lagi pegawai perusahaan pelat merah tersebut.

"Yang demo di kementerian BUMN dari Leces itu sudah Putus Hubungan Kerja dengan Leces. Yang namanya M. Arham malah sudah Putusan PHI Jawa Timur sudah inkraht," ujar Sekretaris Perusahaan PT. Kertas Leces, Cilik Sukaryadi kepada merdeka.com, Minggu (11/5).

Menurut Cilik, Sekar termasuk salah satu Serikat Pekerja (SP) di pabrik leces dengan anggota minoritas. Bahkan, saat demo mengatasnamakan karyawan kertas Leces dianggap tidak benar.

"Berarti kalau mengatas namakan karyawan PT. Kertas Leces (Persero) tidak benar," tambahnya.

Dia menuturkan ada 4 SP di kertas Leces yakni Serikat Pekerja Sejahtera kertas leces (SPKL), Serikat karyawan kertas leces (SKKL), Serikat buruh seluruh Indonesia (SBSI), dan Serikat Karyawan (Sekar).

Untuk diketahui, sejak Mei 2010 BUMN produsen kertas di Probolinggo, Jawa Timur, itu mengalami krisis keuangan, hingga akhirnya selama 2 tahun tidak berproduksi. Kemudian, Juni 2012 hingga sekarang dengan kepemimpinan Direktur Utama yang baru, Budi Kusmarwoto perusahaan dipaksa beroperasi.

Cilik mengaku untuk memproduksi kertas, modal kerja tergantung oleh pelanggan. Maksudnya, pelanggan memberikan bahan baku selanjutnya pabrik yang mengolah.

"Sebenarnya sejak Juni 2012 sampai sekarang itu masih produksi tapi tidak optimal. Karena produksi tergantung dengan bahan baku," jelasnya.

Total karyawan semula 1700 orang, saat ini hanya tinggal 1.150 orang. Penyusutan jumlah karyawan di pabrik kertas tersebut bukan karena dilakukan PHK massal tetapi lebih mengundurkan diri.

"Itu juga karena mengundurkan diri dan meninggal," katanya.

Menurut dia, selama ini gaji para karyawan dibayar dengan cara mengangsur sebesar 25 persen hingga 50 persen. Sebab, pendapatan dari produksi kertas belum mampu menghasilkan profit.

Cilik mengaku anggaran untuk menggaji 1.150 karyawan sebesar Rp 4 miliar. Sedangkan, selama ini pendapatan dari hasil produksi yang tidak kontinyu digunakan sebagai modal kerja. "Kan belum ada profit, sedangkan kita butuh modal kerja juga," ucapnya.

Pembayaran gaji secara angsuran sebenarnya telah diberitahukan oleh pihak manajemen perusahaan. Dia mengaku nanti ketika perusahaan sudah mampu secara keuangan maka dibayar penuh.

"Ini bukan tidak dibayar tetapi gaji terutang itu sebutan dari manajemen," tegasnya. (mdk/ard)