Lembaga asing beri empat rekomendasi buat pemerintahan Jokowi

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) punya empat rekomendasi untuk pemerintah Indonesia yang kini dikomandoi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Mulai dari pemberantasan korupsi hingga penegakan hilirisasi melalui pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau dikenal dengan istilah smelter.

Sekretaris Jenderal OECD Angle Gurria mengatakan rekomendasi pertama terkait dengan upaya menghadapi tantangan makro ekonomi. Pemerintah disarankan memaksimalkan penerimaan pajak.

"Penerimaan dapat ditingkatkan dengan cara memasukkan lebih banyak swasta dalam menjaring pajak dan dengan cara meningkatkan efektivitas pemungutan pajak," ujar Gurria di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (25/3).

Orang lain juga bertanya?

Rekomendasi kedua, pemerintah diminta mengimplementasikan kebijakan pertumbuhan yang inklusif dan berkesinambungan dengan cara peningkatan belanja pemerintah untuk pembangunan infrastruktur. Pemerintah diminta fokus membangun transportasi dan logistik untuk mendukung sektor industri.

"Hindari berbagai langkah yang bersifat proteksionis yang menghambat keterbukaan perdagangan dan investasi asing, yang berimbas pada hasil pembangunan yang tidak pasti," kata dia.

Rekomendasi ketiga soal penanganan masalah korupsi dan pengembangan perbankan tanpa kantor cabang. Indonesia bisa meniru India, Meksiko, Filipina, dan Kenya yang sudah sukses menerapkan aturan tersebut.

"Berikan dukungan yang semakin luas kepada pemerintah daerah untuk pengembangan kapasitas, termasuk penyediaan bantuan teknis dan administratif oleh pemerintah pusat," imbuh dia.

Rekomendasi terakhir menyangkut pengelolaan sumber daya alam agar lebih teratur. OECD memberi dukungan pada fokus pemerintah melarang ekspor bijih mineral atau tambang mentah, sehingga industri mineral dan tambang di dalam negeri bisa berkembang.

"Gunakan lebih banyak sumber daya untuk penegakan hukum, dalam mencegah perambahan hutan, penebangan dan pertambangan ilegal. Kurangi emisi gas rumah kaca dengan mengembangkan energi bersih (clean power) secara lebih lanjut, khususnya energi panas bumi," katanya. (mdk/noe)