Follow
Lembaga pemerintah dinilai belum selaras bangun ketahanan energi RI
Merdeka.com - Dewan Energi Nasional (DEN) menyebut institusi pemerintah belum selaras dalam membangun ketahanan energi nasional.
"Kita punya masalah yang sama, merumuskan masalah yang sama langkah-langkah dalam setiap penyelesaian masalah stake holder itu artinya harus sama," kata Anggota Dewan Energi Rinaldi Dalimi kepada wartawan dalam diskusi "Energi Kita" yang digelar merdeka.com, RRI, IJTI, IKN, DML dan Sewatama di Jakarta, Minggu (29/11).
Menurutnya, ada tiga masalah utama perlu diselesaikan dalam mewujudukan ketahanan energi. Antara lain, koordinasi antarlembaga terkait dalam mengembangkan energi baru terbarukan untuk menggantikan energi konvensional lambat laun bakal habis.
-
Apa tugas Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
-
Kenapa Kementerian BUMN dibentuk? Pada masa Kabinet Pembangunan VI, namanya menjadi Kantor Menteri Negara Penanaman Modal dan Pembinaan BUMN/Kepala Badan Pembinaan BUMN.
-
Apa tantangan utama pemerintahan baru terkait ekonomi? Tantangan dari Dalam Akhmad Akbar mengatakan bahwa pemerintahan Prabowo dan Gibran akan sibuk menghadapi tantangan dari dalam pemerintahannya sendiri.
-
Bagaimana Kemenkeu RI dibentuk? Bermula dari Departement of Financien Departemen ini dibentuk di masa pemerintahan Hindia Belanda, dengan alasan keadaan ekonomi yang memprihatinkan kala itu.
-
Bagaimana Kementan dorong pangan mandiri? “Upaya hilirisasi perlu dipertajam dengan penguatan industri pengolahan dan pemasaran. Kita tidak boleh lengah dalam melihat kemampuan produksi yang melimpah. Untuk itu kami selenggarakan lomba cipta menu untuk membangkitkan semangat mencintai pangan lokal dan membangun konsepsi baru pengembangan pangan lokal,“ tambahnya.
"Kementerian Keuangan mempunyai problem sendiri, Kementerian ESDM punya sendiri, Bappenas punya sendiri," kata Rinaldi.
Kemudian, lanjut Rinaldi, ketiadaan lembaga negara bertanggung jawab penuh sebagai penyedia energi nasional. Selama ini, ia menilai masih dalam kondisi carut marut antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belum bisa bersinergi dengan baik."Antara PGN, PLN, dan Pertamina belum terintegrasi dengan baik," ujar Rinaldi.
Lalu, konsistensi dalam menjamin ketersediaan energi dalam waktu jangka panjang. Ini seiring bergantinya pemerintahan.
"Permasalahannya begini, pembangunan energi melebihi dari periode pemerintahan kira-kira lebih dari lima tahun," kata Rinaldi.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Melalui BAS, Pemerintah pusat dan Daerah bisa mengkonsolidasikan program nasional seperti, program di sektor ketahanan pangan, hingga program ketahanan energi.
Baca Selengkapnya
Pengelolaan BUMN di bawah kementerian teknis tidak sejalan dengan tugas dan fungsi BUMN sebagai korporasi yang mencari profit.
Baca Selengkapnya
Tersendatnya sistem tersebut karena masih ada 2 kementerian yang belum terkoneksi dengan OSS.
Baca Selengkapnya
Sejumlah tokoh dan menteri dalam World Water Forum ke-10 Bali melempar usul pembentukan Badan Air Nasional pada kabinet pemerintahan Prabowo Subianto.
Baca Selengkapnya
Kementerian dan dinas lingkungan hidup sudah ada, sehingga butuh badan yang memonitoring.
Baca Selengkapnya
Kendati demikian, kata Eddy, Gapki tidak mempermasalahkan penambahan Kementerian Lembaga di kabinet Merah Putih Presiden Prabowo.
Baca Selengkapnya
Erick menyebut, temuan BPK atas permasalahan yang terjadi di perusahaan BUMN merupakan hal yang lumrah.
Baca Selengkapnya
BPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Baca Selengkapnya