Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lembaga Pengelola Investasi Kunci Pembangunan Indonesia Bebas Ketergantungan Utang

Lembaga Pengelola Investasi Kunci Pembangunan Indonesia Bebas Ketergantungan Utang Mata Uang Dolar AS dan Rupiah. ©2020 Liputan6.com/Johan Tallo

Merdeka.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan, pemerintah akan terus mengerjakan berbagai pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Indonesia meski masih dalam situasi pandemi Virus Corona. Namun, kali ini pemerintah ingin menjalankan pembangunan tanpa mengandalkan dari utang.

"Kita ingin menyinambungkan proyek-proyek nasional terus dibangun. Terlepas kondisi Covid saat ini, tapi tidak dengan utang, malah di support melalui modal. Nah, ini kita berharap pengembangan infrastruktur di Indonesia tetap berjalan dengan bantuan modal," ujar Menteri Erick, Kamis (25/2).

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, pemerintah kemudian membentuk Indonesia Investment Authority (INA) atau Lembaga Pengelola Investasi (LPI). Nantinya dalam pembangunan proyek nasional, INA akan bekerja sama dengan investor asing.

Orang lain juga bertanya?

Dia meyakini, masih banyak investor-investor yang bersedia menanamkan dananya di Indonesia. Sebab, para investor memiliki rasa percaya bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia akan terus meningkat.

"INA sendiri berpartner dengan banyak negara yang percaya pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Prioritas project yang ada di INA ada tiga, infrastruktur, tol, airport dan pelabuhan. Ini bagian bagaimana optimalisasi market dan kesinambungan aset di BUMN," tandasnya.

Utang Pemerintah Sentuh Rp 6.074 Triliun

Kementerian Keuangan mencatat utang pemerintah mencapai Rp6.074,56 triliun per akhir Desember 2020. Secara nominal, utang pemerintah mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Peningkatan utang masih bakal terjadi seiring melebarnya defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Meski begitu pelebaran defisit merupakan langkah normal di saat resesi.

"Wajar ketika belanja naik drastis, penerimaan negara turun drastis, kalau dicombine, hasilnya, ya, defisit APBN melebar. Dan defisit melebar ini suatu keniscayaan. Justru saya lebih khawatir defisitnya dikencengin, tidak boleh melebar, dan akhirnya pemerintah tidak melakukan apa-apa. Itu justru bahaya," jelas Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah.

Piter melanjutkan, jika pemerintah tidak melebarkan kontraksi ekonomi, maka ekonomi Indonesia akan jatuh lebih dalam. Dampaknya, lanjutnya, pengangguran akan semakin besar, begitu juga dengan kemiskinan. Lebih parah lagi, jika pemerintah memaksa 'menjaga' defisit APBN agar tidak melebar, Indonesia bisa dipastikan jatuh ke jurang krisis yang lebih dalam.

(mdk/bim)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Benarkah Prabowo Setop Pembangunan Infrastruktur? Begini Klarifikasi Erick Thohir
Benarkah Prabowo Setop Pembangunan Infrastruktur? Begini Klarifikasi Erick Thohir

Erick membantah jika proyek-proyek BUMN Karya dihentikan sementara waktu, lantaran sedang dalam proses restrukturisasi.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Jamin Restrukturisasi BUMN Karya Tak Ganggu Pembangunan IKN
Erick Thohir Jamin Restrukturisasi BUMN Karya Tak Ganggu Pembangunan IKN

Sebanyak 6 perusahaan BUMN karya membentuk perusahaan patungan bernama PT Karya Logistik Nusantara (KLN) untuk membangun IKN.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Genjot Pendapatan BUMN: RI Belum Bisa Hanya Andalkan Pajak
Erick Thohir Genjot Pendapatan BUMN: RI Belum Bisa Hanya Andalkan Pajak

Erick Thohir terus mendorong pendapatan dari perusahaan BUMN karena Indonesia belum bisa mengandalkan pendapatan negara dari penerimaan pajak.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir Hanya Selesaikan 79 PSN BUMN: Sebuah Target yang Tidak Mudah
Erick Thohir Hanya Selesaikan 79 PSN BUMN: Sebuah Target yang Tidak Mudah

Erick Thohir Hanya Selesaikan 79 PSN BUMN: Sebuah Target yang Tidak Mudah

Baca Selengkapnya
Langkah Erick Thohir Selesaikan Tumpukan Utang BUMN Karya ke Subkontraktor
Langkah Erick Thohir Selesaikan Tumpukan Utang BUMN Karya ke Subkontraktor

Konsolidasi Waskita Karya dan Hutama Karya membuat mereka tidak lagi saling berebut proyek.

Baca Selengkapnya
Erick Thohir: Jangan karena Kita Non Blok, Kita jadi Ikut Blueprint China dan AS
Erick Thohir: Jangan karena Kita Non Blok, Kita jadi Ikut Blueprint China dan AS

Erick tak ingin sektor bisnis di Tanah Air masih berpangku tangan pada blueprint yang dimiliki negara-negara besar semisal Amerika Serikat dan China.

Baca Selengkapnya
Ekonomi Jepang dan Inggris Jatuh ke Jurang Resesi, Erick Thohir: Ekonomi Indonesia Bakal Tetap Tinggi
Ekonomi Jepang dan Inggris Jatuh ke Jurang Resesi, Erick Thohir: Ekonomi Indonesia Bakal Tetap Tinggi

Saat ini saja, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai 5,05 persen, lebih tinggi dari banyak negara di dunia.

Baca Selengkapnya
Di Bawah Kepemimpinan Erick Thohir, Investasi BUMN Diklaim Lebih Baik
Di Bawah Kepemimpinan Erick Thohir, Investasi BUMN Diklaim Lebih Baik

Reformasi dan transformasi sektor BUMN telah menjadi bagian dari solusi.

Baca Selengkapnya
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah
Anak Buah Sri Mulyani Sebut Utang Pemerintah Tak akan Bebani Masyarakat Kelas Menengah

Rasio utang pada Agustus sendiri ini di bawah batas aman 60 persen PDB sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara.

Baca Selengkapnya
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan
Luhut: Utang Indonesia Masih Sangat Rendah, Program IKN dan Makan Bergizi Gratis Bisa Diselesaikan

Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.

Baca Selengkapnya
Luhut Optimis Proyek IKN dan Program Makan Gratis Tetap Jalan Meski Negara Harus Bayar Utang Rp800 Triliun di 2025
Luhut Optimis Proyek IKN dan Program Makan Gratis Tetap Jalan Meski Negara Harus Bayar Utang Rp800 Triliun di 2025

Luhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.

Baca Selengkapnya
DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran

Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.

Baca Selengkapnya