Lepas Julukan DKI, Jakarta Diprediksi Masih Jadi Pusat Perputaran Uang Indonesia

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah resmi mengumumkan ibu kota negara akan dipindah dari Jakarta ke Penajam Paser Utara & Kukar, Kalimantan Timur. Lalu bagaimana nasib Jakarta ke depannya setelah kehilangan predikat sebagai Ibu Kota?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Bhima Yudhistira mengungkapkan secara garis besar tidak akan banyak yang berubah dari Jakarta. Meski tidak lagi menyandang status sebagai pusat pemerintahan dengan julukan Daerah Khusus Ibu Kota (DKI).

Sebab, kata dia, pemerintahan yang berkaitan dengan ekonomi dan bisnis masih akan berada di Jakarta. Meski bukan lagi menjadi Ibu Kota, Jakarta tetap akan menjadi urat nadi ekonomi dan bisnis Indonesia.

"Pusat pemerintahan yang berkaitan dengan layanan bisnis akan tetap di Jakarta," kata Bhima kepada Merdeka.com, Senin (26/8).

Dia mencontohkan, beberapa lembaga yang berkaitan dengan bisnis yang kemungkinan besar tidak akan ikut hijrah ke Kalimantan adalah Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

"Saya asumsikan Gedung BI pusat, OJK dan BKPM misalnya tidak akan pindah ke ibu kota baru. Kalau ikut pindah bisa memperlambat proses izin dunia usaha, jangan sampai terjadi inefisiensi," ujarnya.

Selain itu, dia memperkirakan meski Ibu Kota telah berpindah ke luar Jawa, namun pergerakan uang beredar masih akan berpusat di Jawa, khususnya kota Jakarta.

"70 persen uang beredar secara nasional tetap di Jakarta. Jadi akhirnya pemerintah sendiri yang kesulitan berkoordinasi. Misalnya kementerian keuangan di kalimantan timur, tapi BI nya di Jakarta. Kan koordinasi lebih susah. Ongkos juga jadi lebih mahal," tutupnya.