Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Lewat 3 Tahun, BUMD Papua Belum Bisa Kuasai Sebagian Saham Freeport

Lewat 3 Tahun, BUMD Papua Belum Bisa Kuasai Sebagian Saham Freeport freeport. ©2018 liputan6.com

Merdeka.com - Indonesia telah resmi mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak 2018. Salah satu porsi kepemilikan saham akan dialihkan untuk keterlibatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Porsi kepemilikan saham pemda melalui BUMD dalam PTFI sebesar 10 persen dari total saham perseroan, terdiri atas Pemprov Papua sebesar 3 persen dan Pemkab Mimika sebesar 7 persen.

Namun 3 tahun berselang, pembentukan BUMD Papua tersebut belum menemui juga rampung. Direktur Utama Mind ID Orias Petrus Moedak menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu surat dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika terkait pembentukan BUMD yang nantinya akan bernama PT Papua Divestasi Mandiri.

Orang lain juga bertanya?

"Dari kami MIND ID saat ini posisinya adalah menunggu surat dari provinsi dan kabupaten untuk menyebutkan nama yang mewakili. Dalam hal ini kita sudah ketahui bersama bahwa ada Papua Divestasi Mandiri yang akan menjadi pemegang saham," kata Orias dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (31/3/2021).

Menurut dia, MIND ID hingga saat ini belum menerima surat pembentukan BUMD Papua dari kedua instansi daerah tersebut.

"Berangkat dari sana, kami akan menyiapkan akta-akta yang diperlukan untuk pengalihan saham dan transaksi pembelian saham sebagaimana layaknya aksi korporasi untuk transaksi sejenis," jelasnya.

"Untuk selanjutnya kami akan menunggu surat resmi dari pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, untuk selanjutnya kita akan melakukan transaksi untuk ke pengalihan saham dengan akta notaris," tambah Orias.

Sementara ini, kepemilikan saham pemerintah daerah masih ditampung di PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM), sebuah perusahaan patungan antara MIND ID dan Pemprov Papua serta Pemkab Mimika. Pengalihan porsi kepemilikan saham dilakukan pasca BUMD PT Papua Divestasi Mandiri terbentuk.

"Setelah transaksi nanti BUMD bentukan dari Provinsi Papua dan Bupati Mimika akan memiliki 40 persen saham PT IPMM. Sehingga efektif BUMD adalah 10 persen dari kepemilikan saham sesuai dengan rencana awal pada saat penandatanganan perjanjian induk," tandas Orias.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport
Indonesia Siap Kuasai 61 Persen Saham Freeport

Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.

Baca Selengkapnya
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses
Freeport Bakal Beroperasi hingga 2061, Menteri Bahlil: Izin Masih Diproses

PT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.

Baca Selengkapnya
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Menteri ESDM Bongkar Alasan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Pemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.

Baca Selengkapnya
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai
Info Terbaru: Perpanjangan Izin Usaha Freeport Terbit Sebelum Jokowi Selesai

Pemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan
Jokowi Minta Bahlil Selesaikan Divestasi Saham PT Freeport: Secepatnya Harus Diclearkan

Terlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua
Pemerintah Minta Freeport Bangun Smelter di Papua

Pembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061
Pemerintah Beri Sinyal Freeport Bisa Lanjut Gali Emas Papua Hingga 2061

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.

Baca Selengkapnya
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport
Produksi Tambang Papua Habis di 2040, Pemerintah Percepat Perpanjangan Kontrak Freeport

Produksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua
Pemerintah Revisi Aturan, Buka Jalan Perpanjang Kontrak Freeport di Papua

Arifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020

Baca Selengkapnya
Petronas Resmi Kuasai 100 Persen WK Bobara di Lepas Pantai Papua Barat
Petronas Resmi Kuasai 100 Persen WK Bobara di Lepas Pantai Papua Barat

Selain WK Bobara, saat ini Petronas juga bertindak sebagai operator untuk kontrak bagi hasil di sejumlah wilayah kerja migas Tanah Air.

Baca Selengkapnya
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini
Perpanjangan Kontrak Freeport Hingga 2061 Disebut Terburu-buru, Erick Thohir Beri Penjelasan Begini

Erick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.

Baca Selengkapnya
Bahlil Target RI Tambah Saham Freeport Jadi 61% Demi Kesejahteraan Rakyat
Bahlil Target RI Tambah Saham Freeport Jadi 61% Demi Kesejahteraan Rakyat

Pemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.

Baca Selengkapnya