Lewat 3 Tahun, BUMD Papua Belum Bisa Kuasai Sebagian Saham Freeport
Merdeka.com - Indonesia telah resmi mengakuisisi 51 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sejak 2018. Salah satu porsi kepemilikan saham akan dialihkan untuk keterlibatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua dan Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Porsi kepemilikan saham pemda melalui BUMD dalam PTFI sebesar 10 persen dari total saham perseroan, terdiri atas Pemprov Papua sebesar 3 persen dan Pemkab Mimika sebesar 7 persen.
Namun 3 tahun berselang, pembentukan BUMD Papua tersebut belum menemui juga rampung. Direktur Utama Mind ID Orias Petrus Moedak menjelaskan, saat ini pihaknya masih menunggu surat dari Pemprov Papua dan Pemkab Mimika terkait pembentukan BUMD yang nantinya akan bernama PT Papua Divestasi Mandiri.
-
Siapa pemegang saham mayoritas PT Bumi Resources? Perusahaan ini merupakan anak perusahaan dari PT Bumi Resources Tbk, yang mana 51 persen pemegang saham PT Bumi Resources adalah Grup Bakrie.
-
Apa manfaat smelter Freeport bagi Indonesia? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Siapa yang akan mengelola kekayaan Indonesia? 'Saya Prabowo-Gibran dengan Koalisi Indonesia Maju kami bertekad untuk menjaga kekayaan Indonesia dan tidak hanya menjaga kami ingin mengelola, kami ingin mengurus, kami ingin mengatur kekayaan itu supaya nilai tambahnya bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia,' ujar dia.
-
Bagaimana cara PT Adaro mendapatkan konsesi tambang di Blok 8, Kalimantan Selatan? Dengan meningkatnya fokus pada batubara, pada tahun 1976 Departemen Pertambangan membagi Kalimantan Timur dan Selatan menjadi 8 blok batubara dan mengundang tender untuk blok-blok tersebut. Perusahaan Pemerintah Spanyol Enadimsa menawar Blok 8 di Kabupaten Tanjung Kalimantan Selatan, karena batu bara diketahui ada di kabupaten tersebut dari singkapan yang dipetakan oleh ahli geologi Belanda pada tahun 1930-an dan dari persimpangan di kedalaman sumur minyak yang dibor oleh Pertamina pada tahun 1960-an.
-
Apa yang dilakukan BPH Migas di Papua Barat Daya? 'Kami tentu ingin mengetahui kondisi terkini dari penyediaan dan pendistribusian BBM, khususnya untuk area Papua dan Maluku dengan ragam tantangan yang dimiliki. Hingga saat ini, kondisi stok BBM di Papua Barat Daya dalam kondisi aman,' tutur Erika saat ditemui di Fuel Terminal Sorong, Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Rabu (10/07/2024).
-
Apa kontribusi utama Pertamina untuk Indonesia? Pertamina berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menjadi pemimpin dalam transisi energi, guna mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia.
"Dari kami MIND ID saat ini posisinya adalah menunggu surat dari provinsi dan kabupaten untuk menyebutkan nama yang mewakili. Dalam hal ini kita sudah ketahui bersama bahwa ada Papua Divestasi Mandiri yang akan menjadi pemegang saham," kata Orias dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (31/3/2021).
Menurut dia, MIND ID hingga saat ini belum menerima surat pembentukan BUMD Papua dari kedua instansi daerah tersebut.
"Berangkat dari sana, kami akan menyiapkan akta-akta yang diperlukan untuk pengalihan saham dan transaksi pembelian saham sebagaimana layaknya aksi korporasi untuk transaksi sejenis," jelasnya.
"Untuk selanjutnya kami akan menunggu surat resmi dari pemerintah, baik kabupaten maupun provinsi, untuk selanjutnya kita akan melakukan transaksi untuk ke pengalihan saham dengan akta notaris," tambah Orias.
Sementara ini, kepemilikan saham pemerintah daerah masih ditampung di PT Indonesia Papua Metal dan Mineral (IPMM), sebuah perusahaan patungan antara MIND ID dan Pemprov Papua serta Pemkab Mimika. Pengalihan porsi kepemilikan saham dilakukan pasca BUMD PT Papua Divestasi Mandiri terbentuk.
"Setelah transaksi nanti BUMD bentukan dari Provinsi Papua dan Bupati Mimika akan memiliki 40 persen saham PT IPMM. Sehingga efektif BUMD adalah 10 persen dari kepemilikan saham sesuai dengan rencana awal pada saat penandatanganan perjanjian induk," tandas Orias.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Indonesia mendominasi saham Freeport, pekerja lokal terus bertambah.
Baca SelengkapnyaPT Freeport Indonesia akan mendapatkan perpanjangan IUPK selama 20 tahun hingga 2061 setelah berakhirnya kontrak pada 2041 mendatang.
Baca SelengkapnyaPemerintah saat ini tengah melakukan harmonisasi aturan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021.
Baca SelengkapnyaPemerintah sudah balik modal atau mencapai titik break-even dari pembelian saham Freeport sebesar 51 persen pada 2018.
Baca SelengkapnyaTerlebih, smelter PT Freeport Indonesia di Gresik, Jawa Timur, saat ini sudah rampung.
Baca SelengkapnyaPembangunan smelter dan proses divestasi saham Freeport merupakan bagian dari program hilirisasi pemerintah, yang merupakan salah satu strategi investasi.
Baca SelengkapnyaIzin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) Freeport Indonesia berakhir di 2041.
Baca SelengkapnyaProduksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaSelain WK Bobara, saat ini Petronas juga bertindak sebagai operator untuk kontrak bagi hasil di sejumlah wilayah kerja migas Tanah Air.
Baca SelengkapnyaErick mengatakan, jika Freeport ingin mengembangkan potensi, maka perusahaan mesti melakukam investasi mulai dari sekarang.
Baca SelengkapnyaPemerintah merencanakan memperpanjang Freeport sampai 2061 dengan menambah saham 10 persen modal saham.
Baca Selengkapnya