Lewat bansos, upaya Pemerintah Jokowi genjot inklusi keuangan RI

Merdeka.com - Pemerintah menyatakan pengubahan penyaluran dana bantuan sosial menjadi melalui kartu atau non-tunai merupakan strategi untuk menggenjot inklusi keuangan Indonesia. Diharapkan program bantuan non tunai ini juga mempercepat usaha pengentasan kemiskinan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengatakan pengenalan masyarakat pada sistem keuangan diharapkan membuka akses masyarakat pada permodalan bank.

"Jadi inklusi keuangan bukan semata-mata bank punya nasabah lebih banyak, atau orang indonesia sebagian besar sudah punya rekening, tapi kita ingin inklusi keuangan ini bagian dari usaha mengurangi kemiskinan," ungkapnya di sela-sela acara 'Launching Result of the Survey on Financial Inclusion and Access (SOFIA) Indonesia', di Hotel Pullman, Jakarta Pusat, Senin (22/5).

Selain itu, menurut Menteri Bambang, pemberian bantuan non tunai ini juga akan mendorong masyarakat untuk menabung. "Jadi dalam sistem kartu itu, dimungkinkan ada account untuk menabung. Kalau mereka tidak memakai seluruh uang yang ada dalam kartu tersebut, bisa ditabung untuk dipakai membeli hal lain yang produktif," katanya.

Seperti diketahui, pemerintah tengah mengembangkan kebijakan pembangunan keuangan inklusi sebagaimana terutang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusi (SKNI).

Adapun pemerintah telah menargetkan pada tahun 2019, sebesar 75 persen populasi dewasa harus dapat mengakses layanan keuangan formal.