Lewat Regsosek, Pendataan Kemiskinan akan Lebih Akurat

Merdeka.com - Sekretaris Utama Badan Pusat Statistik (BPS), Atqo Mardiyanto mengatakan pengumpulan data dalam program Registrasi Sosial Ekonomi (regsosek) akan menghasilkan data kemiskinan terbaru. Hasil data ini akan lebih nyata karena dilakukan secara serentak per kepala keluarga.

Sehingga bisa menjadi acuan pemerintah dalam membuat program perlindungan sosial kepada masyarakat. Baik itu dari jenis program hingga sasaran program bantuan sosial pemerintah.

"Kalau data dari regsosek ini bukan sampel, semuanya didata," kata Atqo saat ditemui di Hotel Le Meridien, Jakarta Pusat, Rabu (12/10).

Atqo menjelaskan data tingkat kemiskinan bisa dilihat dari 2 sisi, makro dan mikro. Data angka kemiskinan yang tiap 6 bulan sekali dirilis BPS merupakan hasil survei nasional yang pengambilan datanya melalui uji sampel.

"Jadi kalau hasilnya orang miskin ada 5 persen, ini kita enggak tahu orangnya di mana saja karena ini sampel," kata Atqo.

Hal ini berbeda dengan pengumpulan data regsosek yang dilakukan BPS mulai 15 Oktober nanti. Pendataan ini dilakukan kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Kemudian hasilnya diolah dan dibuat peringkat, dari yang termiskin hingga paling kaya.

"Jadi nanti yang paling bawah ini miskin ekstrem, kalau masak nasi, ini keraknya lah. Nah ini lah orang-orang yang perlu dibantu. Lalu di atasnya ini ada yang miskin dan sebagainya," kata dia.

Artinya, lanjut Atqo, berdasarkan data tersebut bisa dilihat kondisi sosial ekonomi masyarakat secara riil. Mereka yang ada di desil pertama biasanya 10 persen masyarakat paling miskin. Lalu di desil kedua, merupakan masyarakat yang berdasarkan tingkat ekonominya paling bawah sebanyak 20 persen dan sebagainya.

"Jadi nanti pemerintah tinggal menentukan program apa yang cocok untuk masyarakat di tingkatan tertentu," kata dia.

Sehingga penggunaan data tingkat kemiskinan dari sisi makro, kata Atqo seharusnya bisa sejalan dengan hasil regsosek.

Sebagai informasi, program Regsosek merupakan pendataan yang dilakukan BPS untuk mendapatkan basis data sosial ekonomi penduduk. Proses pendataan akan berlangsung mulai 15 Oktober sampai 14 November 2022.

Nantinya akan ada petugas BPS yang mendatangi setiap rumah untuk dilakukan pendataan kondisi sosial ekonomi. Hasil pendataan tersebut nantinya akan diolah dan menjadi dasar pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat.