Lima k/l alami penurunan kualitas laporan keuangan 2013
Merdeka.com - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah menyelesaikan pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) Tahun Anggaran 2013. Berdasarkan itu, laporan keuangan lima k/l mengalami penurunan opini.
"Tujuan dilakukan pemeriksaan ini untuk memberikan keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan dilaporkan secara wajar," kata Anggota III BPK Agus Joko Pramono saat menyerahkan laporan hasil pemeriksaan LKKL 2013 kepada perwakilan pemerintah.
Adapun, lima k/l yang mengalami penurunan opini laporan keuangan adalah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Kementerian Riset dan Teknologi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) menjadi WDP.
-
Mengapa KKP mengajukan anggaran tambahan? Jika disetujui, anggaran KKP pada tahun depan mencapai Rp 7,62 triliun, meningkat dari anggaran sebelumnya sebesar Rp 6,9 triliun.
-
Bagaimana anggaran tambahan KKP akan digunakan? Rinciannya, Rp200 miliar untuk penambahan biaya operasional kapal pengawas selama 60 hari sehingga total hari layar menjadi 100 hari yang dikelola Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Perikanan dan Kelautan (DJPSDKP).
-
Kenapa APBD Kaltim meningkat? Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kaltim, Yusliando juga menyebutkan, signifikansi peningkatan APBD ditunjang oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD). Terutama dari sektor pajak dan arus investasi yang masuk ke Kaltim.
-
Dimana program KKP dengan anggaran tambahan akan dijalankan? Anggaran ini digunakan untuk operasionalisasi PIT dan PNBP pasca produksi di 100 lokasi, pengembangan Kalaju di 65 lokasi, serta bakti nelayan di 30 lokasi.
-
Bagaimana Kementerian Penerimaan Negara dapat meningkatkan penerimaan? 'Saya sangat optimis kita akan dapat modal dari luar negeri sebagai modal investasi, nanti juga ada modal dari perbaikan sistem pajak, perpajakan, sistem cukai kita, ada banyak program-program yang akan dimulai untuk menutup kebocoran-kebocoran,' jelas Hasyim.
-
Bagaimana Kementerian BUMN mengelola BUMN? Fungsi Kementerian BUMN Perumusan dan penetapan kebijakan sekaligus koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, di bidang pengembangan usaha, inisiatif bisnis strategis, penguatan daya saing dan sinergi, penguatan kinerja, penciptaan pertumbuhan berkelanjutan, restrukturisasi, pengelolaan hukum dan peraturan perundang-undangan, manajemen sumber daya manusia, teknologi dan informasi, keuangan dan manajemen risiko BUMN.
Kemudian, Perpustakaan Nasional WTP menjadi WDP, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) WDP menjadi TMP. Dan, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (BNP2TKI) WTP menjadi WDP.
Sebaliknya, laporan keuangan lima k/l mengalami peningkatan opini. Yakni, Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi WDP menjadi WTP, Kementerian Perumahan Rakyat WDP menjadi WTP. Kemudian, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) WDP menjadi WTP, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) WDP menjadi WTP, dan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten) WDP menjadi WTP.
Secara keseluruhan, BPK memeriksa 37 laporan keuangan k/l. Sebanyak 26 k/l mendapat opini WTP, sembilan k/l mendapat WDP. Sisanya dua k/l, Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dan Bapertarum PNS tidak diperiksa laporan keuangannya karena belum memiliki anggaran. "Jadi tidak ada entitas yang tidak wajar," kata Agus.
Sekedar mengingatkan, BPK memiliki empat opini atas laporan keuangan k/l. Opini tertinggi adalah WTP, menyusul dibawahnya WDP, TMP, Tidak Wajar (TW).
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Kepala Pusat Keuangan Polri Brigjen Pol Lukas Akbar Abriari mengatakan, capaian dan penghargaan ini sangat layak dibanggakan.
Baca SelengkapnyaWTP ini kelima kalinya diterima KPK. BPK tak menemukan permasalahan signifikan yang berdampak kepada kewajaran penyajian LK KPK.
Baca SelengkapnyaKepala LKPP Hendrar Prihadi, mewakili BPKP, BPK dan BPS, menyampaikan terima kasih atas terselenggaranya rapat kerja kali ini.
Baca SelengkapnyaHasil SPI KPK menunjukkan skor integritas untuk tahun 2023 sebesar 71.
Baca SelengkapnyaKPK membeberkan ada tiga perusahaan terlibat terindikasi fraud atau kecurangan hingga mengakibatkan negara rugi Rp3,4 triliun.
Baca SelengkapnyaTanak menjelaskan, sasaran tersebut diejawantahkan ke dalam bentuk indikator untuk mengukur dampak pencegahan korupsi menggunakan Survei Penilaian Integritas.
Baca SelengkapnyaLaporan kedua terkait PKN atas bantuan dana pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Yaqut Cholil Qoumas, laporan keuangan Kementerian Agama mendapatkan opini WTP dari BPK 3 tahun berturut-turut.
Baca SelengkapnyaBPK temukan permasalahan Laporan Keuangan tahun 2023 dalam realisasi belanja barang dan belanja modal belum sepenuhnya efektif, efisien, dan taat azas.
Baca SelengkapnyaPangkoosudnas Marsdya TNI M Tonny Harjono mengapresiasi kinerja Tim audit Itjenau yang tidak kenal lelah mengumpulkan data pemeriksaan di lingkungan Koopsudnas.
Baca SelengkapnyaPegawai Kementerian BUMN mendapatkan kenaikan tunjangan kinerja menjadi 100 persen.
Baca SelengkapnyaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Tahun 2023
Baca Selengkapnya