Follow
Lindungi nelayan lokal, Menteri Susi teruskan moratorium kapal asing
Merdeka.com - Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti masih terus melanjutkan kebijakan moratorium izin kapal asing. Alasannya, moratorium tersebut sangat berdampak pada masyarakat dan hasil alam.
Sebelum dikeluarkan aturan itu, Susi mengatakan penangkapan nelayan mengalami penurunan drastis. Bahkan, para nelayan meninggalkan profesinya karena tidak adanya sumber daya ikan.
"Selama satu dekade terakhir rumah tangga nelayan turun dari 1,6 juta, tinggal 800.000 saja," ungkapnya di Kantornya, Jakarta, Rabu (30/9).
-
Kapan nelayan Pantura mulai terdampak? Pada tahun 1743 Masehi, daerah pesisir pantai utara Jawa yang sebelumnya masuk wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam mulai dikuasai VOC.
-
Apa yang diberikan Dinas Perikanan Kutai Timur kepada nelayan? 'Bantuan berupa mesin 13 PK sebanyak 11unit dan Has sebanyak 11unit untuk Kelompok Nelayan Teluk Dalam 2 di Kecamatan Teluk Pandan,' katanya, Senin (11/12).
-
Kenapa nelayan Kebumen tenggelam? Saat itu korban bersama rekannya, Parwono (42), hendak berangkat dari Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pasir menuju ke tengah laut menggunakan “perahu katir“ untuk menangkap ikan. Namun dalam perjalanan perahu tersebut dihantam gelombang hingga terbalik. Sodiran tenggelam di laut dan akhirnya hilang.
-
Siapa yang ikut membantu KKP dalam mendorong ekonomi nelayan? Bersama Gerakan Ingat Selamat Layar Indonesia (GISLI), KKP menggelar workshop PUG pada 30 Juli 2023 di Pelabuhan Perikanan Pantai Muncar, Banyuwangi, Jawa Timur.
-
Apa yang membuat nelayan Kebumen tenggelam? Namun dalam perjalanan perahu tersebut dihantam gelombang hingga terbalik. Sodiran tenggelam di laut dan akhirnya hilang.
-
Kenapa tangkapan ikan nelayan Pantura menurun? Penurunan tangkapan ikan, tekanan tengkulak, dan penguasaan komoditas untuk kegiatan ekonomi membuat masyarakat nelayan Jawa masa kolonial praktis tidak dapat berkembang menjadi masyarakat yang lebih makmur.
Tidak hanya itu, perusahaan yang bergerak di sektor ekspor perikanan juga bangkrut. Setidaknya ada 115 eksportir yang tutup usahanya karena sulit mendapatkan suplai ikan.
"Tanda-tanda ada sesuatu yang salah. Tapi tidak semua (karena manajemen), pasti ada penyebab utama yaitu tidak adanya raw material untuk diproses," terang mantan Bos Susi Air ini.
Untuk itu, Menteri Susi tetap bersikeras untuk melanjutkan Peraturan Menteri Nomor 56 tahun 2014 terkait moratorium perizinan usaha perikanan tangkap bagi kapal bekas asing. Alasannya, dampak perlawanan terhadap illegal, unreported and unregulated fishing (IUUF) dapat langsung dirasakan masyarakat pesisir. (mdk/noe)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Penenggelaman melalui teknik pengeboman ini dipopulerkan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti.
Baca Selengkapnya
Masuknya modal asing dan kapitalisme modern mendorong munculnya pranata ekonomi baru di kalangan masyarakat nelayan.
Baca Selengkapnya
Mereka memprotes kebijakan Presiden Jokowi yang kembali membuka keran ekspor pasir laut setelah 20 tahun dilarang.
Baca Selengkapnya
Proyek reklamasi di teluk Jakarta berdampak pada banyak hal, salah satunya membuat hidup nelayan Muara Angke semakin susah. Berikut potretnya:
Baca Selengkapnya
Para nelayan diiming-iming gaji besar dibandingkan fokus terhadap keterampilan melaut.
Baca Selengkapnya
Menjadi nelayan merupakan sebuah profesi yang memiliki resiko., tidak jarang harus berjumpa dengan badai di tengah laut.
Baca Selengkapnya
Menteri Trenggono akui kewalahan mengurus ekspor ilegal benih lobster.
Baca Selengkapnya
Kapal yang ditangkap berkapasitas di bawah lima Gross tonnage (GT) dan alat tangkap yang digunakan pancing.
Baca Selengkapnya
Pelaku ilegal fishing itu bahkan mengakali perizinan dengan mengajukan izin ke pemerintah daerah.
Baca Selengkapnya
Ia melihat hingga kini masih banyak nelayan yang miskin bahkan mengalami kemiskinan ekstrem, utamanya di daerah pesisir.
Baca Selengkapnya
Jumlah ikan di Indonesia masih surplus, diharapkan menjadi kekuatan pangan nasional ke depan.
Baca Selengkapnya