Lion Air Harap Pemerintah Pertimbangkan Kelanjutan Bisnis Maskapai Penerbangan

Merdeka.com - Managing Director Lion Air Group Daniel Putut mengatakan, pemerintah seharusnya mempertimbangkan keberlanjutan industri maskapai penerbangan, jika kebijakan penetapan bagasi berbayar pada maskapai penerbangan ditunda sesuai dengan imbauan Komisi V DPR RI.

"Ini juga harus benar-benar yang nanti akan disampaikan. Mudah-mudahan pemerintah sudah melihat ke suatu keadilan antara kebutuhan masyarakat dan sustainability suatu perusahaan penerbangan," ujar David di Jakarta, Selasa (29/1).

Diketahui, Lion Air telah menerapkan kebijakan bagasi berbayar ini sejak 22 Januari 2019 lalu. Dengan demikian, dia menganggap penundaan regulasi tersebut akan berdampak terhadap operasional bisnis perseroan.

"Tentunya nanti akan berdampak operasional. Tapi kita akan tetap melihat bahwa kalau memang pemerintah mau sampaikan kebijakan, maka sebagai operator kami akan ikuti kebijakan yang seperti itu," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo menyampaikan, pihaknya masih menunggu keputusan akhir dari Direktorat Jenderal Kementerian Perhubungan apakah bakal memfinalkan imbauan DPR itu atau tidak.

"Kita lihat nanti, saya enggak bisa ngomong dulu. Saya harus ngomong sama Bu Dirjen (Perhubungan Udara, Polana B Pramesti) dulu," tegas dia.

Sebagai informasi, Citilink Indonesia selaku maskapai berbiaya hemat atau Low Cost Carrier (LCC) akan memberlakukan kebijakan bagasi berbayar dalam setiap penerbangan domestik mulai Jumat, 8 Februari 2019 mendatang.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com