LIPI nilai keberadaan KEK belum berikan manfaat signifikan, ini sebabnya
Merdeka.com - Pemerintah tengah mendorong pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Tujuannya untuk menarik lebih banyak investor asing ke Indonesia. Tercatat sudah ada 12 KEK yang sedang dibangun.
Peneliti Pusat Penelitian Ekonomi LIPI, Maxensius Tri Sambodo, menilai pengembangan KEK belum memuaskan dan memberikan hasil signifikan. Sebab, Indonesia belum memiliki satu contoh kawasan yang dapat dijadikan patokan atau best practice.
"Kita masih meraba-raba. Kita belum lihat KEK yang bisa menjadi role model," ungkapnya di Kantor LIPI, Jakarta, Selasa (28/8).
-
Bagaimana KEK Likupang meningkatkan ekonomi? Dari situ ekonominya dan warga desa menyala.'Likupang mulai banyak didatangi wisatawan karena bagian dari KEK dan Destinasi Super Prioritas, namun belum memiliki souvenir khusus. Dari situlah saya memulainya kenapa kita tidak buat saja. Bahan bakunya juga tersedia, sampah dari sekitar desa dan tempat wisata,' tutur Dolvi.
-
Mengapa KEK Singhasari dibangun? Pemerintah RI membangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) di berbagai wilayah di Indonesia untuk mempercepat pembangunan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
-
Kenapa kemenko perekonomian perlu tingkatkan pertumbuhan ekonomi? Pertumbuhan (ekonomi) pertahun 5% tidaklah cukup. Jadi kita butuh tumbuh 6% sampai 7%. Namun salah satu yang menjadi catatan yaitu ICOR (Incremental Capital Output Ratio) kita di tahun ini terlalu tinggi yaitu 7,6. Ini artinya bahwa investasi yang kita masukkan belum terlalu optimal,“ tutur Menko Airlangga.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian ingin meningkatkan kemudahan mobilitas investor? Dalam kerja sama ini, kedekatan geografis antara Kawasan Batam Bintan Karimun (BBK) dan Singapura menjadi motor penggerak kemudahan tersebut.
-
Apa KEK Singhasari itu? KEK Singhasari merupakan KEK pariwisata yang fokus pada sektor ekonomi kreatif.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
Pemerintah, menurut dia, seharusnya mengembangkan satu wilayah KEK sampai tuntas sehingga dapat dijadikan sebagai patokan untuk pengembangan KEK di wilayah lain. "Pengembangan satu KEK belum berhasil, bangun yang lain. Di bikin di sini, di sini. Kita tidak punya best practice," kata dia.
"Bahwa KEK didesain sebagai laboratorium. Dicoba sebelum dilakukan di nasional. Coba di KEK sebagai tempat exercise policy. Pesannya kalau berhasil kita terapkan ke tempat lain," imbuhnya.
Oleh karena itu, menurut dia, pemerintah sebaiknya mulai menata serta menuntaskan proyek KEK yang saat ini ada. Sehingga dapat dijadikan contoh untuk yang lain. "Kita lebih banyak numbers of KEK dari pada kualitas. Sebaiknya yang sudah ada sekarang, beberapa diatur dijadikan sebagai best practice," tandasnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pemerintah terus memberikan dukungan untuk mengakselerasi perkembangan KEK melalui pemberian sejumlah insentif fiskal dan non-fiskal
Baca SelengkapnyaKEK ini mulai dikembangkan sejak tahun 2009 dan konsep dasar dari pengembangan KEK ini adalah bottom-up.
Baca SelengkapnyaSalah satunya adalah wilayah Kepulauan Riau (Kepri) sebagai provinsi yang memiliki KEK terbanyak di Indonesia.
Baca SelengkapnyaKEK berhasil mencatatkan realisasi investasi senilai Rp 205,2 triliun.
Baca SelengkapnyaUpaya konsolidasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah jadi hal yang krusial guna menggenjot investasi di dalam negeri
Baca SelengkapnyaKeberadaan KEK Setangga ditujukan untuk mempercepat penciptaan lapangan kerja dan pembangunan perekonomian di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu
Baca SelengkapnyaDua negara tersebut tengah bersekutu untuk segera merampungkan pembangunan Special Economic Zone (SEZ) di kawasan Johor, Malaysia Selatan.
Baca SelengkapnyaTarget ambisius ini mengacu pada capaian Indonesia pada 1995, ketika pertumbuhan ekonomi pernah mencapai 8,2 persen.
Baca SelengkapnyaKunci sukses terletak pada sukses atau tidaknya membenahi kementerian dan kebijakan industrinya.
Baca SelengkapnyaDPR menilai IKN tetap sulit menarik minat investor karena masalah utama bukan pada pergantian pejabatnya, tetapi dasar kebijakan yang keliru
Baca SelengkapnyaInvestasi tersebut berasal dari berbagai pihak mulai dari perusahaan BUMN, swasta hingga investor asing.
Baca SelengkapnyaBadan Otorita IKN perlu melakukan evaluasi terhadap kebutuhan investasi di IKN satu per satu.
Baca Selengkapnya