LIPI Usul Pemberian Sanksi untuk PLTU Hasilkan Karbon Tinggi
Merdeka.com - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengusulkan pemberian sanksi untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang menghasilkan karbon tinggi.
Peneliti Pusat Ekonomi LIPI, Maxensiun Tri Sambodo mengatakan, Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon sebesar 29 persen atas upaya sendiri, dan 41 persen dengan menjalin kerjasama internasional di tahun 2030.
"Namun demikian kondisi saat ini berdasarkan pengamatan peneliti ada kekhawatiran terjadi pada peningkatan persentase tersebut sehingga akan sulit tercapai," kata Max di Kantor LIPI, Jakarta, Jumat (1/3).
-
Siapa yang berkomitmen menurunkan emisi karbon melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik? Mewakili Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatkan, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 358 juta ton CO2 ekuivalen di tahun 2030.
-
Bagaimana cara Motor Listrik Indonesia mengurangi emisi? Kehadiran sejumlah brand lokal tidak terlepas dari upaya pemerintah Indonesia dalam mengembangkan industri otomotif berbasis elektrifikasi untuk mengurangi emisi karbon dioksida.
-
Apa target PLN dalam mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Indonesia? Dengan ARED, pemanfaatan air sebagai sumber energi listrik di Indonesia mampu meningkatkan pemanfaatan air menjadi 25,3 GW pada tahun 2040 atau meningkat sebesar 185 % dibandingkan Business as Usual (BaU)," papar Darmawan.
-
Siapa yang sepakat menurunkan emisi? Lebih dari 30 negara industri sepakat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca mereka hingga 5% di bawah tingkat emisi gas rumah kaca pada tahun 1990.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Kapan PLN targetkan mencapai nol emisi? PT PLN (Persero) membutuhkan investasi lebih dari USD700 miliar atau setara dengan Rp11.323 triliun untuk mencapai emisi nol bersih (Net Zero Emisi) pada 2060.
Sektor pembangkit listrik menjadi salah satu kunci bagi pengurangan emisi karbon. Namun demikian, transisi menuju pembangunan dengan emisi rendah karbon bukanlah hal yang mudah.
Menurutnya, pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan baru untuk menekan produksi karbon, Max mengusulkan sanksi untuk PLTU penghasil karbon tinggi, hal ini untuk mengontrol kerusakan lingkungan akibat hasil pembakaran batubara dari PLTU.
"Memang alternatif terbaik mendorong ultra super critical, memang Indonesia perlu memberikan pinalti carbon polusi, untuk carbon yang tidak terkendali," tutur Max.
Max menyebutkan sanksi tersebut berupa pajak karbon, dengan besaran tergantung tingkat karbon yang dihasilkan dan kadar kerusakan lingkungan di wilayah.
"Kita bisa berikan carbon ta, kita amankan daerah lain. Mungkin itu alternatif yang bisa diterapkan," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Perdagangan karbon PLN Indonesia Power telah mencapai 2.428.203 ton CO2 dan akan meningkat dua kali lipat pada tahun-tahun selanjutnya.
Baca SelengkapnyaPLN menggalang kolaborasi dengan komunitas global dalam Conference of the Parties 29 yang digelar di Baku, Azerbaijan, pada 11-24 November 2024.
Baca SelengkapnyaPLN telah melakukan kajian untuk memprioritaskan retrofit CCS di pembangkit listrik fosil.
Baca SelengkapnyaDekarbonisasi merupakan proses pengurangan emisi gas rumah kaca, khususnya karbon dioksida (CO2) yang dapat menyebabkan perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaDalam mengoptimalkan panas bumi, PLN Indonesia Power pun berkolaborasi dengan berbagai pihak di antaranya adalah Pertamina Geothermal Energy.
Baca SelengkapnyaPemerintah menargetkan net zero emission (NZE) atau emisi nol bersih pada tahun 2060 mendatang.
Baca SelengkapnyaDi bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Indonesia berkomitmen penuh untuk menjalankan transisi energi selaras dengan upaya mitigasi perubahan iklim.
Baca SelengkapnyaSri Mulyani mengakui bahwa produksi emisi karbon per kapita di Indonesia mengalami tren kenaikan dalam beberapa tahun terakhir.
Baca SelengkapnyaPLN telah menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang untuk mengurangi emisi karbon.
Baca SelengkapnyaEka memaparkan, target pengurangan karbon emisi dari PIS selaras dengan strategi jangka panjang dari organisasi International Maritime Organization (IMO).
Baca SelengkapnyaMenteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan diperlukan inovasi energi baru terbarukan, pengembangan teknologi ramah lingkungan.
Baca SelengkapnyaRencananya pada 2023 sampai 2030 akan dilaksanakan pengembangan energi hidrogen dan amonia sebagai turunan dari hidrogen.
Baca Selengkapnya