LMAN Siap Dilibatkan dalam Pembangunan Ibu Kota Baru dan Kelola Aset di Jakarta
Merdeka.com - Direktur Utama Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), Basuki Purwadi mengaku siap bila dilibatkan dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Mengingat, LMAN telah banyak membantu Proyek Strategis Nasional (PSN) pemerintah dalam hal pembayaran lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.
"Kami harus siap buat penugasan itu," kata Basuki dalam Taklimat Media LMAN di Jakarta, Selasa (25/1).
Namun, hingga saat ini LMAN belum menerima penugasan khusus dari pemerintah atau Kementerian Keuangan dalam pembangunan IKN. Sebab, Undang-Undang IKN baru disahkan beberapa lalu.
-
Kenapa pembangunan IKN tidak hanya fokus pada pemerintahan? Formulasi pembangunan IKN adalah percampuran dari Pusat Administratif (KIPP) dan Pusat Perekonomian. Akan ada 9 Wilayah Pembangunan (WP) di IKN dan nomor 1 adalah wilayah KIPP yang kami fokuskan saat ini dan ditargetkan selesai pada Agustus 2024. Namun, di saat yang bersamaan kami juga telah memulai perencanaan untuk WP lainnya.
-
Dimana pembangunan IKN dilakukan saat ini? Pembangunan IKN saat ini tengah berlangsung di beberapa sektor. Misalnya saja layanan kesehatan 4 Rumah Sakit yaitu RS Abdiwaluyo, RS Mayapada, RS Hermina, dan RS Kementerian Kesehatan.
-
Kapan UU IKN diundangkan? UU Nomor 21 Tahun 2023 diundangkan pada 31 Oktober 2023 melalui proses Panitia Antar Kementerian (PAK), penyelarasan Naskah Akademik, Harmonisasi RUU, dan Pembahasan Pemerintah bersama DPR RI hingga Rapat Paripurna DPR pada 3 Oktober 2023.
-
Kapan IKN direncanakan beroperasi? Telkom Indonesia dan NEC Indonesia akan merumuskan strategi, roadmap, desain, dan implementasi Smart City untuk kota-kota di Indonesia dengan fokus pertama pada pengembangan di IKN yang rencananya akan beroperasi pada tahun 2024.
-
Kapan IKN akan selesai dibangun? Pemindahan Ibu Kota Selesai 15-20 Tahun "Kita harus berani memulainya, Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet," kata Jokowi.
"Sampai saat ini belum ada penugasan buat LMAN untuk pembangunan IKN karena aturannya masih digodok," kata dia.
Dalam pelaksanaannya pun membutuhkan penerjemahan UU dalam bentuk PP atau Perpres sebagai payung hukum. Sehingga UU IKN tidak bisa langsung diimplementasikan dalam waktu dekat.
"Kita tahu UU IKN ini masih hangat dan baru disahkan dan kita tahun UU ini tidak lantas demikian bisa diimplementasikan," kata dia.
Pengelolaan Aset
Begitu juga dengan pengelolaan aset yang ditinggalkan nanti oleh pemerintah saat pindah ke IKN Nusantara. LMAN masih belum menemukan titik terang akan tugasnya. Namun pihaknya akan siap bila di kemudian hari mendapatkan penugasan untuk kelola aset pemerintah.
"Ini juga belum otomatis tugas LMAN, tapi kalau ditugaskan kami harus siap," kata dia.
Basuki mengatakan ada banyak skema pengelolaan aset yang bisa digunakan saat mengelola aset yang ditinggalkan kementerian/lembaga ketika Ibu Kota sudah pindah. Bisa disewagunakan, dikerjasamakan dan untuk peruntukkan lainnya.
Namun, pihaknya belum bisa memastikan aset yang ditinggalkan akan dikelola nanti. Sebab harus ada pendataan terlebih dahulu akan aset-aset yang dipercayakan ke LMAN untuk dikelola.
"Ini memang masih harus didata dan diinventarisir. Kita juga belum tahu KL mana yang mau pindah ke IKN. Semua pindah atau bertahap kita belum tahu," kata dia mengakhiri.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
Baca SelengkapnyaPasangan Capres-Cawapres, Anies-Cak Imin (AMIN) mengkritisi pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaPendanaan dana untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah digelontorkan sebanyak Rp 723 miliar.
Baca SelengkapnyaIa justru mendorong nantinya tak hanya ada Pilgub melainkan juga Pilwalkot di Jakarta.
Baca SelengkapnyaPihak regulator di bidang keuangan dan perbankan akan segera melakukan groundbreaking pembangunan kantornya di IKN.
Baca SelengkapnyaRidwan Kamil sendiri diangkat menjadi Kurator Ibu Kota Nusantara oleh Presiden Jokowi
Baca SelengkapnyaBaru-baru ini, Bahlil mengakui belum ada investor asing yang menanam modal di proyek IKN.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Presiden Jokowi juga secara terang-terangan mengaku belum ada investor asing masuk ke IKN.
Baca SelengkapnyaDinamika minat investasi pada IKN meningkat, apalagi pemerintah menjamin risiko demand pada tahap awal.
Baca SelengkapnyaAnggaran untuk pembangunan IKN tahun 2025 juga disisipkan di sejumlah kementerian.
Baca SelengkapnyaBukan cuma Monas dan GBK, hal serupa berlaku untuk kantor-kantor Pemerintah Pusat yang berada di wilayah Jakarta.
Baca SelengkapnyaPemerintahan masih belum bisa dipindahkan ke Kalimantan Timur, lantaran sejumlah infrastruktur belum selesai.
Baca Selengkapnya