Lokasi Ibu Kota Baru Belum Tentu Dekat Tambang
Merdeka.com - Ibu kota baru telah resmi ditetapkan berada di Pulau Kalimantan, meski lokasi persisnya belum disebutkan. Secara bocoran, lokasi tersebut ada kemungkinan berdekatan dengan lokasi pertambangan.
Namun demikian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono belum bisa memastikan bahwa lokasi ibu kota baru berada di dekat area pertambangan.
"Belum tentu kan, belum tentu ada di (dekat) daerah tambang," ujar dia saat ditanyai rekan wartawan di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (2/8).
-
Di mana lokasi Daerah Istimewa Kalimantan Barat? Wilayahnya terdiri dari 12 kesultanan-kerajaan atau daerah swapraja serta tiga daerah neo-swapraja.
-
Bagaimana Palangka Raya dipersiapkan jadi ibu kota? Pemerintahan Soekarno pun jor-joran membangun sejumlah fasilitas di tengah kondisi negara yang baru saja merdeka. Beberapa bangunan yang didirikan di antaranya pusat kota seluas 10 x 10 kilometer persegi, gedung perkantoran, perumahan pegawai, sekolah, poliklinik, rumah sakit, pasar, hotel, dan pembangkit listrik.
-
Dimana Kabupaten Batubara dibentuk? Salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatra Utara ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Asahan.
-
Dimana rumah dinas bupati itu berada? Di kawasan perbukitan yang masuk wilayah Kabupaten Minahasa Utara, tepatnya di kaki Gunung Kabat, terdapat sebuah rumah mewah bergaya Eropa.
-
Dimana letak geografis Kota Batu? Secara geografis, Kota Batu terletak pada 7°44’– 8°26’ Lintang Selatan dan 122°17’–122°57’ Bujur Timur dengan luas wilayah 202,30 kilometer persegi.
-
Bagaimana BP Batam siapkan relokasi? “Bila masyarakat bersedia kita relokasi, kami sudah siapkan kavling seluas 200 meter persegi dengan rumah tipe 45 sebanyak 3.000 unit, kemudian kami sediakan juga Fasum dan Fasos, serta area kantor pemerintahan,“ ujar Muhammad Rudi.
Dia juga mengatakan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) telah menetapkan kriteria terkait calon lokasi ibu kota, dimana salah satu syaratnya adalah tidak berada di sekitar lubang tambang.
"Kalau di bekas tambang, bu menteri LHK (Siti Nurbaya Bakar) sudah ada kriterianya, di dekat ibu kota tidak ada lubang tambang," sebut dia.
Bila memang di dekat lokasi pembangunan ibu kota baru ada area pertambangan, dia menegaskan kawasan tersebut harus direklamasi. Adapun proses reklamasi disebutnya menjadi kewajiban dari pihak pengusaha pertambangan. "Itu ada UU-nya. Kalau pengembang tambang tidak reklamasi, dia kena sanksi pidana," tegas Menteri Basuki.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu KencanaSumber: Liputan6.com
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Mantan Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengungkapkan riset pertimbangan ibu kota pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi masih mempertanyakan apakah fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah siap atau belum
Baca SelengkapnyaMenteri PUPR Basuki dan Menko Perekonomian Airlangga mengaku siap menjadi Menteri pertama yang akan tinggal di IKN.
Baca SelengkapnyaHoras menambahkan aturan tersebut dibuat dalam bentuk peraturan pemerintah atau PP.
Baca SelengkapnyaKantor ini yang menjadi kantor pusat Pertamina ada di kawasan Gambir, Jakarta Pusat.
Baca SelengkapnyaProgres pembangunan IKN Nusantara sendiri saat ini sudah mencapai 40 persen. Pada tahun 2024 mendatang, secara bertahap pemerintahan pun akan mulai pindah.
Baca SelengkapnyaPulau Ambo menjadi wilayah tengah Indonesia. Dia masuk dalam wilayah Kabupaten Mamuju. Dan berada di tengah Selat Makassar.
Baca Selengkapnya"Nilai sewanya Rp328 miliar per tahun. Jadi, juga tidak murah," kata Basuki.
Baca SelengkapnyaSebelumnya, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan pindah berkantor di IKN Nusantara pada September 2024 nanti.
Baca SelengkapnyaBasuki mengatakan, perihal kepastian kapan Prabowo ke IKN akan dijadwalkan Istana.
Baca SelengkapnyaPangan dan investasi pendidikan menjadi salah satu tantangan di ibu kota baru
Baca Selengkapnya