Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

LPPI Soal Lembaga Pengelola Investasi: Dana di Dalam Negeri Tak Cukup

LPPI Soal Lembaga Pengelola Investasi: Dana di Dalam Negeri Tak Cukup investasi. shutterstock

Merdeka.com - Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI), Mirza Adityaswara mengungkapkan, alasan pemerintah membentuk Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Funds (SWF) di Indonesia. Salah satunya karena dana yang ada tidak cukup untuk membiayai seluruh infrastruktur yang ada di Tanah Air.

"Indonesia dana dalam negeri kurang. Kita lihat perbankan di Indonesia itu dananya hanya sekitar 35 persen dari ekonomi Indonesia," kata dia dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (25/2).

Karena dananya hanya 35 persen dari PDB, maka artinya kredit tidak bisa lebih besar dari dana yang dihimpun di perbankan. Sementara jika semua dana dikumpulkan melalui perbankan, asuransi, dan Taspen kurang lebih hanya mencapai 55 persen dari PDB saja.

"Jadi Indonesia perlu dana dari luar negeri dan itu tidak bisa kita anggap sesuatu yang kita hindari sebab jika ingin bangun negara ini keterbatasan dana butuh dana dari luar negeri, dana dari luar negeri masuk ke Indonesia dalam berbagai bentuk masuk ke SUN, SBN untuk danai APBN," jelas dia.

Sebelumnya, Ekonom Senior itu berharap kehadiran Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Funds (SWF) mampu menarik investor besar untuk tanamkan modalnya di Indonesia. Dengan begitu, aliran modal asing bisa digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Tanah Air.

"Nah SWF ini tentu diharpakan dana bisa masuk dan stay di Indonesia di satu sisi kembangkan aset tersebut aset infrastruktur dan aset lain," katanya.

Dia berharap dana investor di LPI tidak hanya sementara saja, akan tetapi mampu menetap lebih lama. Sehingga investor dapat bersama-sama ikut mengembangkan perusahaan yang di ada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Tapi tentu negara ingin dana bisa stay lebih lama, di Indonesia tidak masuk hari ini, dan keluar minggu depan, masuk hari ini keluar bulan depan. Kita ingin masuk hari ikut kembangkan perusahaan goverment ikut dijaga dan kemudian bisa keluar 3 tahun lagi, 5 tahun lagi," jelas dia.

(mdk/azz)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Sri Mulyani Minta McKinsey Benahi Tata Kelola LPDP, Ada Apa?
Sri Mulyani Minta McKinsey Benahi Tata Kelola LPDP, Ada Apa?

Sri Mulyani menilai LPDP memiliki peranan penting dalam menciptakan kualitas SDM Indonesia bisa keluar dari jebakan kelas menengah.

Baca Selengkapnya
LPS Siapkan USD250 Juta Investasi di IKN, Termasuk Bangun Gedung Baru
LPS Siapkan USD250 Juta Investasi di IKN, Termasuk Bangun Gedung Baru

LPS menargetkan punya gedung baru di IKN saat upacara 17 Agustus 2024.

Baca Selengkapnya
Ternyata, Ini Perbedaan Lembaga Investasi Danantara Besutan Prabowo dengan INA Buatan Jokowi
Ternyata, Ini Perbedaan Lembaga Investasi Danantara Besutan Prabowo dengan INA Buatan Jokowi

BPI Danantara akan memiliki tiga fungsi utama sebagai lembaga pengelola investasi yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Baca Selengkapnya
Debat Cawapres: Prabowo-Gibran Mau Bikin Lembaga Khusus Penerimaan Negara
Debat Cawapres: Prabowo-Gibran Mau Bikin Lembaga Khusus Penerimaan Negara

Lembaga ini nantinya akan berada langsung di bawah komando Presiden.

Baca Selengkapnya
Tata Kelola BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Jadi Sorotan, Ada Apa?
Tata Kelola BUMN di Bawah Kementerian Keuangan Jadi Sorotan, Ada Apa?

Ryan menyampaikan, Kementerian BUMN yang sudah melakukan sejumlah terobosan besar melalui transformasi saja masih dihadapkan pada sejumlah persoalan.

Baca Selengkapnya
Mengenal Danantara, Lembaga Investasi Pesaing Temasek Besutan Prabowo Subianto
Mengenal Danantara, Lembaga Investasi Pesaing Temasek Besutan Prabowo Subianto

Nama ini melambangkan kekuatan masa depan Nusantara dan simbol kekuatan kolektif Indonesia yang siap menghadapi tantangan global.

Baca Selengkapnya
Debat Panas, Sri Mulyani Minta LPEI Dapat Tambahan PMN Rp10 Triliun, DPR Minta Dibubarkan
Debat Panas, Sri Mulyani Minta LPEI Dapat Tambahan PMN Rp10 Triliun, DPR Minta Dibubarkan

Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengusulkan jika LPEI ini segera dibubarkan. Menyusul, tidak adanya perbaikan kinerja.

Baca Selengkapnya
Jelang Akhir Jabatan, Luhut Pandjaitan Dapat Tugas Baru Lagi dari Presiden Jokowi
Jelang Akhir Jabatan, Luhut Pandjaitan Dapat Tugas Baru Lagi dari Presiden Jokowi

Luhut mengatakan, terdapat sejumlah persiapan untuk memaksimalkan peluang dari pengembangan Wealth Management Centre (WMC) yang menggunakan skema family office.

Baca Selengkapnya
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau
Pembangunan IKN Era Prabowo-Gibran, Indef: Hidup Segan Mati Tak Mau

Prediksi Indef terkait masa depan IKN di era kepemimpinan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Rp150 Triliun Masih Mengendap, Pemerintah Berencana Hentikan Anggaran untuk Beasiswa LPDP
Rp150 Triliun Masih Mengendap, Pemerintah Berencana Hentikan Anggaran untuk Beasiswa LPDP

Dari jumlah itu, sebanyak Rp20 triliun diangarkan untuk dana beasiswa LPDP.

Baca Selengkapnya
PT PII Berikan Penjaminan hingga Rp534 Triliun untuk Proyek Infrastruktur, Mayoritas untuk Jalan Tol di Jawa
PT PII Berikan Penjaminan hingga Rp534 Triliun untuk Proyek Infrastruktur, Mayoritas untuk Jalan Tol di Jawa

PT PII berikan jaminan proyek infrastruktur jalan tol di Jawa hingga Rp534 triliun.

Baca Selengkapnya
Dorong Pembentukan Family Office, Luhut Minta Kepastian Hukum
Dorong Pembentukan Family Office, Luhut Minta Kepastian Hukum

Ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk memaksimalkan peluang dari pengembangannya.

Baca Selengkapnya