LPS: Inklusi Keuangan Indonesia Tertinggal Dibanding Malaysia dan Thailand

Merdeka.com - Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry Damayanti mengakui bahwa akses masyarakat Indonesia terhadap jasa keuangan atau inklusi keuangan masih tertinggal jika dibandingkan negara di kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, Thailand, bahkan Filipina. Padahal, sektor jasa keuangan memiliki peran yang penting dalam berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Saat ini Indonesia masih dihadapkan pada masalah pendalaman di sektor jasa keuangan tersebut. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stagnan dikisaran 5 persen membutuhkan upaya untuk mencegah berlanjutnya pemburukan situasi. Dan sektor jasa keuangan merupakan salah satu sektor penting yang berperan di dalamnya," ujarnya di Century Park, Jakarta, Selasa (26/3).

Destry mengatakan, isu pendalaman keuangan menjadi hal penting yang perlu diangkat mengingat kondisi sektor keuangan Indonesia masih didominasi oleh perbankan dengan 115 bank umum dan 1.593 BPR yang menguasai 77,15 persen pangsa pasar aset. Sementara pasar modal Indonesia, baik ekuitas, maupun obligasi masih relatif tertinggal dibandingkan negara lain.

"Untuk itu diperlukan perbaikan dari sisi demand (investor), supply (instrumen), infrastruktur pasar dan kebijakan yang kondusif, serta memperkuat regulasi untuk melindungi hak-hak investor dan jaminan penegakan hukum, serta menyederhanakan perizinan usaha dan investasi keuangan," jelasnya.

Upaya pendalaman sektor jasa keuangan perlu terus dilakukan dengan tetap memperhatikan pengelolaan risiko dan stabilitas sistem keuangan. Pendalaman keuangan menjadi sangat penting mengingat peran sektor jasa keuangan sebagai sumber pembiayaan pembangunan, maupun sistem pembayaran yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.

"Untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi ke depan, sektor jasa keuangan dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan investasi sehingga perlu dilakukan upaya inklusi keuangan, baik dari pasar keuangan maupun institusi keuangan," jelasnya.

Istilah inklusi keuangan muncul sebagai penegas bahwa pembangunan yang berkualitas pada sektor keuangan tidak hanya berfokus pada aspek kedalaman, namun juga pada keterjangkauan serta efisiensi penyedia jasa keuangan. Meskipun peran dan keberhasilan sektor keuangan dalam menumbuhkan ekonomi berbeda-beda, namun diperlukan sektor keuangan yang efektif dan efisien untuk menumbuhkan perekonomian yang berkualitas.