LPS Kaji Jaminan untuk Saldo OVO dan Go-Pay Cs
Merdeka.com - Uang elektronik dan dompet digital seperti OVO dan Go-Pay saat ini marak digunakan oleh masyarakat. Mulai dari aktivitas pembayaran di toko hingga transfer antar sesama pengguna.
Ketua Dewan Komisioner LPS, Halim Alamsyah mengungkapkan, perkembangan penggunaan uang elektronik dan dompet digital diakui menjadi tantangan bagi LPS sebagai lembaga yang menjamin dana masyarakat di perbankan.
Oleh karena itu, dia menyebutkan LPS saat ini sedang melakukan riset terkait penggunaan transaksi non tunai menggunakan uang elektronik baik berbasis server dan berbasis kartu.
-
Mengapa transaksi digital penting untuk ekonomi digital? Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie menyebutkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk digital ekonomi senilai 800 miliar dollar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp12.096,8 triliun.
-
Apa itu Rupiah Digital? Rupiah Digital merupakan uang Rupiah yang memiliki format digital.
-
Bagaimana Lion Parcel mendukung digitalisasi di sektor logistik dan UMKM? Sejalan juga dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan digitalisasi di sektor logistik dan UMKM, Lion Parcel mengebangkan opsi pembayaran layanan COD Ongkir melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Fitur ini memberikan kemudahan dan keamanan lebih bagi pelanggan dalam melakukan pembayaran COD Ongkir.
-
Kenapa Kemkominfo menekankan literasi digital? Wakil Ketua Komisi I DPR-RI Teuku Riefky Harsya menekankan pentingnya literasi digital untuk mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dalam menggunakan internet. Dengan demikian, masyarakat dapat lebih cerdas dan aman menggunakan internet.
-
Kenapa PLN bertransformasi digital? PLN menata proses bisnis lewat digitalisasi dari yang semula berserak, terfragmentasi, menjadi terkonsolidasi dan terintegrasi. Dari yang serba manual menjadi terdigitalisasi,“ ucap Darmawan.
-
Bagaimana BRI mendorong digitalisasi finansial? Lewat kegiatan ini, BRI terus mendorong sosialisasi pemakaian QRIS BRI sebagai wujud edukasi digitalisasi finansial kepada masyarakat.
"Ini memang jadi tantangan LPS, kami juga masih melakukan riset seberapa besar dampak elektronifikasi ini dan bagaimana perilaku masyarakat dalam menyimpan uang," ujar Halim di kantor LPS, Jakarta, Rabu (31/7).
Adapun uang elektronik berbasis kartu yang diterbitkan oleh bank antara lain Flazz milik BCA, e-Money milik Bank Mandiri, TapCash milik BNI, Brizzi milik BRI, MegaCash milik Bank Mega dan Jakcard milik Bank DKI. Kemudian uang elektronik serta dompet digital berbasis aplikasi yang paling banyak digunakan adalah OVO, GoPay, LinkAja dan DANA.
Untuk riset tersebut LPS akan berkoordinasi dengan regulator terkait yaitu Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini karena kedua regulator tersebut sedang fokus pada masalah perizinan.
"LPS akan duduk bersama lembaga tersebut, karena harus dilihat juga keamanan dan dampak sosial yang ditimbulkan. LPS bisa menjamin uang elektronik ini asal mekanismenya sudah disesuaikan," ujarnya.
Menurut Halim saat ini, LPS masih sedang mengkaji bagaimana skema penjaminan untuk uang elektronik ini.
"Saya belum mendapatkan strukturnya nanti seperti apa, sekarang kan banyak uang elektronik yang disimpan di dompet digital. Kalau tidak dijamin lalu hilang bagaimana?," tutupnya.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PPATK mewaspadai penyalahgunaan teknologi di tahun politik.
Baca SelengkapnyaHal ini menyusul kunjungan Kerja Komisi XI bersama LPS ke Bank Sentral Spanyol.
Baca SelengkapnyaMenkominfo menyebut pelaku judi online kerap memanfaatkan 5 e-wallet ini untuk melakukan transaksi.
Baca SelengkapnyaPesatnya teknologi digital saat ini membuat masyarakat dapat dengan mudah melakukan aktivitas keuangan.
Baca SelengkapnyaTantangan selanjutnya yaitu rendahnya literasi keuangan digital.
Baca SelengkapnyaBerikut catatan penting bagi pemerintah dari komunitas tekfin agar industri semakin berkembang.
Baca SelengkapnyaDewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK).
Baca SelengkapnyaNurjaman mengatakan, transaksi digital akan menghemat waktu dan mengurangi kebutuhan untuk mengunjungi bank atau tempat fisik lainnya.
Baca SelengkapnyaMenurut Jokowi, pelaku TPPU kerap memiliki cara-cara baru memanfaatkan teknologi terkini.
Baca SelengkapnyaKomisi XI Minta Anggota OJK Baru Mampu Perkuat Pengawasan
Baca SelengkapnyaBudi menegaskan, e-wallet seharusnya tidak digunakan untuk mendukung aktivitas ilegal seperti judi online.
Baca SelengkapnyaIndodax memprediksi industri kripto akan berkembang pesat dibawah pengelolaan OJK.
Baca Selengkapnya