Luhut akui masih banyak pungli di sektor energi

Merdeka.com - Satuan Tugas Kepolisian ‎Republik Indonesia (RI) dan Kepolisian Daerah Metro Jaya Selasa (11/10) kemarin melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan pungutan liar (pungli) di Kementerian Perhubungan.

Tak hanya di Kemenhub, Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan mengaku masih banyak pungli yang tidak terdeteksi di sektor energi. Sehingga, pihaknya telah melakukan pemangkasan proses perizinan‎ di sektor Mineral dan Batu bara (Minerba) dan Migas.

"Sekarang (izin-izin) kita bebasin. Hampir misalnya proses izin di Kementerian Energi untuk minerba, oil and gas itu ada 104 perizinan kita pangkas ‎menjadi tinggal 6. Nanti kapan kita umum kan,"ujarnya saat ditemui di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (12/10).

Meski demikian, Luhut tetap menyerahkan proses penanganan kepada pihak kepolisian. "OTT biarkan urusan polisi. Polisi sudah diperintahkan melakukan pemantauan terhadap kemungkinan-kemungkinan kejadian itu. Jadi bisa saja terjadi (pungli) di sektor energi," imbuhnya.

Menurutnya, pemerintah tengah fokus memberantaspungli yang masih merajalela dalam bidang administrasi.‎ Sehingga, operasi tangkap tangan menjadiprogram pemerintah yang belum lama ini dirapatkan dalam rapat terbatas di istana negara.

"Ini adalah bagian program pemerintah, kemarin kan reformasi hukum. Jadi sekarang hasil ratas kemarin pemerintah masuk pada bagian untuk menghilangkan masalah-masalah pungli itu dan penegakan hukum akan lebih keras. Akan terus bertahap," pungkasnya.

Seperti diketahui, dari OTT di Kementerian Perhubungan, polisi berhasil menciduk 6 orang yang terdiri atas satu pengusaha, dua Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan II-D, dan 3 pegawai honorer Kementerian Perhubungan.