Luhut Bantah Pemerintah Bersikap Lunak ke China Soal Sengketa Natuna

Merdeka.com - Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan membantah adanya sikap lunak dari pemerintah dalam menyikapi persoalan sengketa dengan China di perairan Natuna. Menurutnya upaya yang dilakukan pemerintah sangat tegas untuk kedaulatan suatu negara.

"Siapa lunak? Apanya yang lunak? Apanya kurang tegas. Kita tidak pernah mau ada negosiasi batas teritori kita. Kapan kita pernah ngomong? Tidak pernah, koreksi loh! Jangan asal ngomong," kata Luhut di Kantornya, Jakarta, Jumat (10/1).

Luhut menegaskan, dirinya tidak pernah main-main dalam hal kedaulatan rakyat. Apalagi menyangkut dengan batas wilayah Indonesia. Selama itu melanggar maka pemerintah akan mengambil sikap tegas.

Hanya saja, pemerintah tidak bisa asal menenggelamkan kapal-kapal asing. Sebab menurutnya itu tidak perlu lantaran banyak cara lain untuk menyikapi persoalan tersebut.

"Kita tidak bisa bilang tenggelamin-tenggelamin, tidak perlu gitu juga," tandas dia.

Sikap Luhut

Sebelumnya, Sikap Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tentang sengketa dengan China di Laut Natuna, berubah. Setelah sebelumnya Luhut meminta masalah ini tidak dibesar-besarkan, kini Luhut secara tegas bicara soal kedaulatan negara.

Indonesia tidak akan kompromi terkait kedaulatan negara. Pernyataan itu dilontarkan Luhut menanggapi konflik perairan Natuna dengan Pemerintah China.

"Saya mau garis bawahi ya supaya clear, kalau menyangkut kedaulatan kita tidak akan pernah ada kompromi. Itu saja. Kalau ada masalah di sana-sini kita selesaikan," ujar Luhut di Kemenko Polhukam, Senin (6/1).

Luhut menuturkan, pemerintah sudah meminta agar kapal ikan China menyingkir dari Perairan Natuna. Dia kembali mengingatkan bahwa tidak ada negosiasi batas wilayah perairan Indonesia.

"Kan sudah kita minta pergi. Yang penting kawan media, tidak ada pemerintah itu mau negosiasi soal batas wilayah," ucapnya.

Sengketa Natuna Tak Perlu Dibesar-besarkan

Di tempat berbeda Luhut meminta sengketa dengan China di laut Natuna tidak perlu dibesar-besarkan. Indonesia justru perlu berintrospeksi diri untuk memperkuat kemampuan menjaga teritorial.

"Sebenarnya enggak usah dibesar-besarin lah. Kalau soal kehadiran kapal itu, sebenarnya kan kita juga kekurangan kemampuan kapal untuk melakukan patroli di ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) kita itu," kata Luhut di kantornya, Jumat (3/1).

Keterbatasan kemampuan Indonesia membuat pihak asing leluasa masuk ke wilayah perairan Indonesia. Namun demikian, dia memastikan pemerintah akan terus meningkatkan pengamanan di seluruh perairan di Tanah Air.

Salah satunya dengan rencana Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menambah armada kapal berukuran besar untuk mengamankan perbatasan laut Indonesia. "Ke depan Pak Prabowo tadi juga sudah bilang akan perbanyak kapal angkatan laut dan saya usul supaya Ocean going kapal," kata Luhut.

Menko Luhut menyebut keinginan Prabowo menambah atau membeli kapal berukuran besar bukan tanpa sebab. Mengingat selama ini di Indonesia belum memiliki kapal besar untuk menjaga kedaulatan laut Indonesia.

"Kita enggak pernah ada (kapal besar) selama republik ini merdeka. Jadi sekarang ini tadi dengan Pak Prabowo tuh mau beli yang 138-140 meter," kata dia.