Luhut: China tak ada ikut campur urusan pemindahan Ibu Kota RI

Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan membantah isu pemindahan ibu kota mendapatkan bantuan dari China. Menurut Luhut, rencana pemindahan Ibu Kota merupakan urusan pemerintah bukan negara lain.

"Enggak ada urusan China ikut urus Ibu Kota kita. Enggak ada itu, kau pikir negeri ini miskin. Enggak ada China ikut-ikut urus campur Ibu Kota kita," tegas Luhut di kantornya, Jakarta, Rabu (5/7).

Namun, Luhut enggan membeberkan lebih lanjut pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro.

"Coba nanti tanya pak Bambang (Menteri Bappenas)."

Sebelumnya Pemerintah akan memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta. Ditargetkan rencana pemindahan rampung tahun ini sehingga pada 2018 atau 2019 sudah bisa dieksekusi.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengamini tahun ini proposal pemindahan Ibu Kota akan selesai. "Kalau tahun ini mungkin proposal lah," ujarnya di Kantor Wakil Presiden Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (4/6).

Wapres JK mengungkapkan, untuk mewujudkan rencana itu, pemerintah terus melakukan kajian mendalam. Dia mengatakan pembuatan kajian pemindahan Ibu Kota ini juga tidak gampang.

"Kajian itu bertingkat-tingkat, ada kajian awal, ada kajian yang tentu sudah lebih mendalam, ada kajian bagaimana pembangunannya. Yang jelas, macam-macam. Bertingkat-tingkat itu," terang Wapres JK.

Di tempat terpisah, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Sofyan Djalil, menegaskan keputusan administratif soal pemindahan Ibu Kota hanya bisa dilakukan Presiden Joko Widodo.

"Kalau ini kan keputusan administratif, Presiden memutuskan."

Sejauh ini, pemerintah masih dalam kajian guna mencari lokasi tepat untuk Ibu Kota baru. "Kita sedang cari alternatif tempat di samping Palangkaraya, tempat yang paling suitable yang paling bagus," ujarnya.

Menteri Bambang mengatakan kemungkinan besar Ibu Kota baru akan berada di Kalimantan. Namun, dia juga tidak merinci lokasi pastinya.

Selain itu, terkait pendanaan, pemerintah akan membuka kerja sama dengan swasta dalam bentuk Public Private Partnership (PPP). Sebab, pembangunan Ibu Kota baru membutuhkan dana infrastruktur yang tidak kecil. Tanpa swasta, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan terbebani.