Follow
Luhut: Kami tak ada keinginan tolak bantuan asing
Merdeka.com - Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan menegaskan investasi hijau sudah dicanangkan Jokowi sejak kampanye pemilihan presiden lalu. Salah satu bentuknya adalah menggenjot investasi pembangkit listrik energi alternatif, semisal panas bumi, air, dan matahari.
"Pas kampanye Jokowi bilang lingkungan sangat penting," kata Luhut di Jakarta, Senin (27/4).
Proyek infrastruktur itu, kata Luhut, jadi bagian dari target pemerintah membangun pembangkit listrik berkapasitas 35 ribu megawatt dalam lima tahun mendatang. Sekitar 60 persen dari pembangkit listrik nantinya masih mengandalkan batu bara.
-
Kenapa Indonesia menuntut pendanaan negara maju? Oleh karena itu, Legislator asal Bali ini mengatakan Sidang Umum ke-44 AIPA di Jakarta ini menjadi momentum bagi Indonesia sebagai paru-paru dunia dan ASEAN untuk menagih komitmen negara maju terhadap pendanaan atasi perubahan iklim.
-
Mengapa Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di Indonesia? Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi masa depan seperti transisi energi dan juga ekonomi digital.
-
Siapa Ajudan Presiden Jokowi? Kapten Infanteri Mat Sony Misturi saat ini tengah menjabat sebagai ajudan Presiden Joko Widodo.
-
Bagaimana Jokowi harap ekonomi Pohuwato berkembang? 'Semoga dengan adanya bandara ini ekonomi di Pohuwato bisa lebih berkembang lagi, muncul titik-titik pertumbuhan ekonomi baru,' ucap Jokowi.
-
Bagaimana Jokowi mendorong investasi di IKN? Jokowi juga menegaskan pentingnya dukungan investasi saat ini untuk mewujudkan visi pembangunan Ibu Kota Nusantara.'Jadi kalau mau investasi, sekali lagi, sekarang,' tegasnya.
-
Mengapa Jokowi mendorong investasi di IKN? 'Investasi di IKN Nusantara ini adalah membeli masa depan,' ujar Jokowi di IKN, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (4/6). Oleh sebab itu, Jokowi menekankan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan tol dan bandara untuk mendukung aksesibilitas ke IKN.
Atas dasar itu, pemerintah masih mengandalkan bantuan investor asing dan lembaga keuangan internasional. Padahal, Jokowi sempat mengkritik peranan Bank Dunia, ADB, dan IMF saat berpidato di Konferensi Asia Afrika ke-60, di Jakarta, pekan lalu.
"Tidak ada keinginan kami untuk menolak bantuan orang asing," kata Luhut. "Financial support negara maju memang dibutuhkan."
Luhut berharap masyarakat mendukung dan menyukseskan investasi hijau.
(mdk/yud)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Luhut mempersilakan investor asing masuk Indonesia untuk terlibat dalam program transisi energi.
Baca Selengkapnya
Luhut bilang rasio utang pemerintah hingga saat ini masih dalam batas kewajaran.
Baca Selengkapnya
Luhut membantah kabar dirinya mundur dari Jabatan Menko Kemaritiman dan Investasi.
Baca Selengkapnya
Menurut Luhut, pemerintah juga menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa dicapai tanpa perlu mengorbankan keberlanjutan fiskal.
Baca Selengkapnya
Berdasarkan pengalaman terjun dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada tahun 70an silam, Luhut menyadari sulit mengontrol masyarakat
Baca Selengkapnya
JK tak masalah semua pihak beri nasihat untuk presiden dan wakil presiden asal sesuai aturan.
Baca Selengkapnya
CEO Acea, Fabrizio Palermo menyampaikan bahwa pembiayaan campuran diharapkan bisa menjembatani kesenjangan dalam program dan proyek di sektor berkelanjutan.
Baca Selengkapnya
Luhut meyakini Aliansi Keuangan Campuran Global atau Global Blended Finance Alliance (GBFA) bisa menjawab kebutuhan dampak perubahan iklim.
Baca Selengkapnya
Luhut mengatakan, terdapat sejumlah persiapan untuk memaksimalkan peluang dari pengembangan Wealth Management Centre (WMC) yang menggunakan skema family office.
Baca Selengkapnya
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, menilai, ekonomi Indonesia saat ini lebih kuat dibanding banyak negara lain.
Baca Selengkapnya
Luhut berharap regulasi terkait pembentukan family office di era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya