Luhut soal pembangunan smelter mandek: Salah pemerintah juga!

Merdeka.com - Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Luhut Binsar Panjaitan berencana akan memberikan keringanan kepada perusahaan tambang untuk mengekspor mineral mentah.‎ Wacana tersebut muncul lantaran mandeknya kemajuan pembangunan pabrik pemurnian mineral atau smelter.

Menurutnya, mandeknya perkembangan pembangunan pabrik smelter tersebut bukan hanya salah perusahaan, tetapi juga ada salah dari pemerintah. Luhut mengaku tidak ingin mengkambinghitamkan perusahaan tambang atas ketidakmaksimalan tersebut.

‎"Ini juga bukan salah mereka, salah kita juga (pemerintah)," ujar Luhut saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Jakarta, Kamis (1/9).

Luhut menjelaskan, kesalahan tersebut disebabkan aturan turunan dari‎ Undang-undang (UU) Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri (Permen), mengatur pelaksanaan hilirisasi serta kewajiban membangun smelter baru muncul pada 2014.

"‎UU Minerba terbitnya 2009, itu peraturan turunan pelaksanaannya 2014. Sehingga tidak mungkinlah mereka membangun smelter dimana harga daripada komoditi menurun untuk mereka melakukan investasi sebanyak itu," jelasnya.

Namun demikian, pemberian keringanan tersebut akan berlaku secara umum dan tidak mengistimewakan perusahaan tambang raksasa seperti PT Freeport Indonesia maupun PT Newmont Nusa Tenggara (NNT).

"Artinya kita jangan lihat Freeport atau Newmont. Kita juga lihat industri lain yang sudah mungkin membangun (smelter) 75 persen atau 35 persen. Yang berhenti karena cash flow nya. Nah, dengan kita melihat secara adil, memberikan relaksasi ini, dalam tenggat waktu tertentu saya kira akan membuat kita juga bagus," tutupnya.