Follow
Luhut tegaskan reklamasi sudah ada sejak zaman Presiden Soeharto
Merdeka.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pemerintah telah banyak menyelesaikan berbagai masalah di Indonesia. Masalah yang lalu pun tidak luput diselesaikan pada pemerintahan saat ini.
Meski demikian, tidak semua persoalan tersebut dapat diselesaikan dengan mulus. Contohnya masalah reklamasi yang telah ada sejak zaman pemerintahan Presiden Soeharto, masih diributkan hingga kini.
"Kami banyak menyelesaikan masalah-masalah dari yang lalu. Orang ribut masalah reklamasi, lah reklamasi sudah dari zaman Pak Harto kok, kita hanya menyelesaikan di ujung," ujarnya di Grand Sahid Jaya, Jakarta, Sabtu (9/12).
-
Siapa yang terlibat dalam penyelesaian isu air di Indonesia? Kerjasama Pemerintah dan PBB Dalam Konservasi dan Manajemen Air di Indonesia dan Pengadaan World Water Forum
-
Bagaimana Kementerian PUPR mendorong solusi untuk masalah air di pulau-pulau terluar? Pemerintah Indonesia pun menginisiasi pembentukan Pusat Keunggulan (Center of Excellent) Ketahanan Sumber Daya Air dan Perubahan Iklim yang berfungsi merumuskan pengintegrasian aspek lingkungan dan sosial ekonomi dalam menghadapi perubahan iklim.
-
Soekarno menyelesaikan masalah puntung rokok di Istana? Bung Karno pun mengumpulkan para penjaga yang sedang bertugas. Siapa di Antara Kamu yang Suka Merokok? Tanya Presiden Bung Karno pun memerintahkan anggota DKP yang merokok untuk mengeluarkan bungkus rokok mereka.Ditelitinya rokok milik para pengawal tersebut satu per satu. Namun rupanya tak ada yang cocok dengan puntung yang dibuang sembarangan di lingkungan Istana Negara.Bung Karno membuang puntung itu di asbak. Dia berpesan jangan sampai ada lagi puntung rokok dibuang sembarangan.
-
Bagaimana Kementerian PUPR mengatasi masalah air? Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, Indonesia telah memperkuat infrastruktur air seperti membangun 42 bendungan, 1,18 juta hektare jaringan irigasi.
-
Apa yang dicapai Menlu Retno? Indonesia diumumkan terpilih menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.
-
Siapa saja menteri Soekarno? Presiden Soekarno memimpin sendiri kabinet yang beranggotakan 21 orang menteri,' tulis Wahjudi Djaja dalam Kabinet-Kabinet di Indonesia.
Menko Luhut menegaskan pemerintahan Jokowi-JK sama sekali tidak mengurus mengenai pembagian proyek reklamasi. Justru pembagian proyek tersebut telah dipetakan saat era Presiden Soeharto.
"Yang bagi-bagi itu juga dari zaman Pak Harto juga, enggak ada yang bagi-bagi sekarang itu," jelasnya.
Seperti diketahui, Pemerintah telah mencabut moratorium pembangunan proyek reklamasi Teluk Jakarta. Pembangunan reklamasi tersebut dilanjutkan karena semua permasalahan telah diselesaikan dan pihak pengembang telah memperbaiki persyaratan administrasi yang dikenakan sanksi beberapa waktu lalu.
(mdk/idr)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Presiden Soeharto bekukan Bea Cukai pada masanya akibat marak terjadinya pungli.
Baca Selengkapnya
Menteri Hadi Tjahjanto menilai tanah Ulayat sekarang tidak lagi menjadi tanah tidur, tetapi sudah bangun.
Baca Selengkapnya
Presiden ke-2 RI resmikan 275 pabrik di 21 provinsi secara serentak.
Baca Selengkapnya
Jokowi menuturkan, pembangunan Sodetan Ciliwung akan mengatasi banjir di Jakarta sekitar 62 persen.
Baca Selengkapnya
Di hadapan para menteri, Soeharto marah karena anggaran proyek tak juga dicairkan.
Baca Selengkapnya
Pemerintah Siapkan Ganti Rugi Plus untuk 2.068 Hektare Lahan Warga Terdampak di Ibu Kota Nusantara, Skema Ditawarkan Seperit Ini
Baca Selengkapnya
Bamsoet mengatakan, Soeharto layak dipertimbangkan untuk mendapatkan gelar pahlawan karena beberapa hal
Baca Selengkapnya
Reforma agraria dinilai bisa menjawab semua ragam konflik tanah masyarakat.
Baca Selengkapnya
Rencana untuk memindahkan ibu kota negara dari Jakarta tersebut urung terwujud di era Presiden Soekarno.
Baca Selengkapnya
Menariknya, kisah sukses Jokowi membangun infrastruktur tak hanya terjadi di Pulau Jawa, melainkan juga luar Jawa. Sebut saja proyek Tol Trans Sumatera.
Baca Selengkapnya
Program tersebut jadi kelanjutan dari program eks Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang gencar mengakselerasi sertifikasi tanah.
Baca Selengkapnya
Gaya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengecek program Citarum Harum bersama Kasad Jenderal Maruli Simanjuntak mencuri perhatian.
Baca Selengkapnya