Luncurkan perizinan online, Jokowi kumpulkan fasilitas kepabeanan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melakukan silaturahmi dengan para pengguna fasilitas kepabeanan dan meluncurkan perizinan online. Acara ini merupakan rangkaian dari upaya pemerintah dalam mempercepat perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha.
Staf ahli bidang penegakan hukum Direktorat Jenderal Bea Cukai, Nugroho Wahyu mengatakan, acara ini akan dihadiri oleh perwakilan dari 1.400 perusahaan, yang terdiri dari perusahaan yang mendapatkan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE), perusahaan yang berada di pusat logistk berikat, perusahaan mitra prioritas Bea Cukai, perusahaan migas dan lain-lain.
"Juga akan ada 100 industri kecil dan menengah. Sedangkan undangannya, ada 3.000 undangan," ujar dia di PT Samick Indonesia, Jawa Barat, Selasa (27/3/2018).
-
Apa yang diresmikan Jokowi? Jokowi prihatin atas dominasi impor dalam penggunaan perangkat teknologi di Indonesia, dengan nilai impor yang mencapai lebih dari Rp30 triliun. Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT), Kota Depok, Jawa Barat Selasa, (7/5).
-
Siapa yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Dalam lawatannya ke Jakarta, Paus Fransiskus bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Jakarta.
-
Kenapa Presiden Jokowi hadir di pelantikan? Pelantikan juga dihadiri Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
-
Bagaimana cara Jokowi bantu internet? Program bantuan berupa penyediaan layanan akses internet fixed broadband merupakan upaya pemerintah sebagai stimulus untuk mewujudkan perluasan akses dan peningkatan penetrasi fixed broadband nasional.
-
Dimana Jokowi luncurkan internet gratis? Di Kamis pagi menjelang siang itu, 11 Juli 2024, Kabupaten Klaten persisnya di Desa Dompol jadi lokasi pusat peluncuran bantuan akses internet Fixed Broadband (FBB) 2024 Kementerian Komunikasi dan Informatika RI.
-
Kenapa Jokowi hadir di acara? Acara serah terima dihadiri langsung oleh Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto.
Dia menjelaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menyusun Rancangan Peraturan Menteri keuangan (RPMK) mengenai registrasi kepabeanan, yaitu ketentuan registrasi awal seluruh pelaku usaha di bidang kepabeanan untuk mendapatkan akses kepabeanan dan untuk kepentingan pendataan.
Kemudian, soal tempat penimbunan berikat (TPB), yaitu fasilitas penangguhan bea masuk dan tidak dipungut PDRI untuk pelaku usaha dalam rangka tertentu (kawasan berikat, pusat logistik berikat dan lain-lain).
Selanjutnya, soal KITE yaitu fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atas impor barang dan bahan yang diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.
Sementara, nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) yang merupakan izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan, importir barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat penjualan eceran di bidang cukai
"Ini percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha. Selama ini berusaha di Indonesia cukup ruwet, khususnya untuk investasi dan ekspor. Tapi kalau ekspor kuat, ekonomi kita akan kuat, lalu investasi tinggi," tandas dia.
Reporter: Septian Deny
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Anas menyebut sembilan layanan prioritas akan jadi fondasi utama.
Baca SelengkapnyaBea Cukai Sering Viral karena Banyak Masalah, Jokowi Bakal Turun Tangan dan Kemenkeu Respons Begini
Baca SelengkapnyaPemerintah akan membuat portal nasional yang mengintegrasikan berbagai layanan.
Baca SelengkapnyaArif Budimanta mengatakan, proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dengan basis digital
Baca SelengkapnyaKehadiran pelayanan digital itu membuat proses perizinan event tidak lagi berbelit-belit untuk mendapatkan izin.
Baca SelengkapnyaProgram digitalisasi perizinan diharapkan membuat proses perizinan di kepolisian akan lebih efektif.
Baca SelengkapnyaPadahal, ada sekitar 3.700 event di Indonesia yang digelar setiap tahun
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan aplikasi yang dikelola Perum Peruri ini akan menintegrasikan pelayanan publik dari berbagai kementerian/lembaga.
Baca SelengkapnyaSetidaknya, ada beberapa langkah penting yang menjadi panduan transformasi digital layanan pemerintah.
Baca SelengkapnyaPemerintah mempermudah pengajuan perizinan untuk event.
Baca SelengkapnyaPercepatan tersebut bertujuan mencegah pemborosan belanja untuk infrastruktur digital.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi meminta agar aplikasi kementerian/lembaga disederhanakan.
Baca Selengkapnya