Mahalnya Harga Kebutuhan Pokok dan Ancaman Krisis Pangan

Merdeka.com - Harga bahan pangan di tingkat konsumen terus merangkak naik. Tak hanya beras, aneka cabai, bawang, sayuran hingga sumber protein mengalami kenaikan signifikan sejak Ramadan dan Lebaran.

Presiden Joko Widod mengatakan, dunia saat ini tengah mengalami ketidakpastian utamanya di sektor pangan dan energi. Sehingga, akan berdampak pada kondisi ekonomi di dalam negeri. Buktinya, sejumlah komoditas pangan mengalami kenaikan. Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di sektor energi pun mengalami peningkatan yang sangat besar dibanding prediksi.

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira menilai, kenaikan harga bahan pangan bisa menjadi faktor pendorong kenaikan inflasi. Bila terus berlanjut, maka daya beli masyarakat kelas bawah akan terpukul.

"Jika inflasi yang disebabkan volatilitas pangan terus berlanjut, 40 persen kelompok pengeluaran terbawah akan tertekan daya belinya," kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Jakarta.

Bhima menuturkan kenaikan harga barang jika tidak diikuti kenaikan pendapatan bisa beresiko pada momentum pemulihan ekonomi. Tak hanya masyarakat, para pelaku usaha juga akan kena imbasnya.

"Setiap kenaikan harga barang tidak dibarengi dengan naiknya pendapatan, itu berisiko bagi pemulihan ekonomi," kata dia.

Dalam kondisi demikian, pelaku usaha juga dihadapkan dua pilihan sulit. Menaikkan harga jual produk atau memangkas keuntungan. "Pelaku usaha juga akan meneruskan naiknya biaya bahan baku pangan ke konsumen akhir," kata dia.

Kondisi serupa juga dihadapi para petani. Kenaikan harga bahan pangan tidak lantas membuat mereka menikmati keuntungan. Sebaliknya, mereka saat ini tengah dihadapkan pada kenaikan harga pupuk.

Penyebab Mahalnya Harga Pangan

Dunia tengah dihadapkan pada ketidakpastian global. Ancaman berbagai krisis sudah semakin nyata di depan mata, salah satunya krisis pangan. Ini ditandai kenaikan harga pangan di berbagai negara tak terkecuali di Indonesia.

Kenaikan harga pangan terjadi sebagai akibat dari naiknya harga pupuk. Kondisi ini terjadi setelah rantai pasok terganggu akibat perang antara Ukraina dan Rusia.

"Tren kenaikan harga pangan akan berlanjut dipengaruhi tren tingginya harga pupuk, gangguan rantai pasok akibat perang di Ukraina," kata Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios), Bhima Yudhistira saat dihubungi merdeka.com,Jakarta, Selasa (21/6).

Selain itu, Bhima menyebut ada banyak faktor lain kenaikan harga pangan. Mulai dari ketergantungan Indonesia terhadap produk impor, gangguan cuaca, efek pelemahan kurs rupiah hingga kendala distribusi di dalam negeri.

Rantai distribusi yang panjang juga turut menjadi faktor lain penyebab harga pangan yang tinggi. Hal ini juga diiringi dengan pengawasan dari pemerintah yang masih belum optimal.

Sehingga harga pangan juga kerap dikendalikan para tengkulak. "Faktor yang tidak kalah penting seperti masih panjangnya rantai distribusi," kata dia.

Kata Pemerintah

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan bahan pangan nasional tersedia dan cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Saya dengan (dari Kementerian Pertanian) beras kita lebih dan jagung kita juga lebih," kata Zulkifli saat berkunjung ke kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, dikutip Selasa (21/6).

Menurut Zulkifli, Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian harus saling berkolaborasi dan bersinergi untuk ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Keran impor bahan pangan harus diatur agar petani tidak merugi akibat harganya kalah saing dengan produk impor.

"Mesti kita sinkronkan dan kolaborasikan agar petani kita tidak mati karena impor yang lebih dan tidak ada aturan," kata dia.

Kata Zulkifli, bahan pangan seperti cabai dan bawang merah tidak perlu didatangkan dari luar negeri. Sebab masih banyak petani lokal yang mampu memproduksi untuk kebutuhan domestik. "Perlu ada perlindungan kepada petani-petani kita," kata dia. 

Selain itu, pemerintah juga perlu mengembangkan hasil pertanian semisal buah-buahan, aneka bumbu dan sebagainya. Namun dia tidak memungkiri, pilihan impor bahan pangan harus diambil jika kebutuhan tinggi namun produksi dalam negeri belum maksimal.

"Kita dulu produksi garam juga sudah mulai banyak tapi akhirnya waktu itu antara impor dan perdagangan dalam negeri ini harus dijaga kepentingan pertanian dan kepentingan konsumsi," katanya. 

Intinya kata dia, Kementerian Perdagangan perlu banyak bekerja sama dengan berbagai kementerian atau lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan pangan dengan harga yang terjangkau. Tak hanya itu, pihaknya juga harus bisa melindungi petani dari gempuran impor produk yang berlebih.

"Kita hanya atur saja tapi beliau (Menteri Pertanian, Syahrul Limpo) juga harus dilindungi. Kalau impor semua juga beliau isa dimarahi petani," pungkasnya.