Majukan Koperasi, ini sederet permintaan Dekopin pada Jokowi

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo menghadiri acara Peringatan Hari Koperasi Nasional Ke-70 di Lapangan Karebosi, Baru, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan kemarin sore. Dalam acara ini, Jokowi dicurhati Ketua umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid yang meminta agar koperasi diberikan kesempatan untuk menjadi distributor kebutuhan dasar masyarakat. Khususnya gas subsidi, pupuk bersubsidi, gula, minyak goreng dan terigu.

"Dekopin berharap ada kebijakan dari Bapak Presiden untuk memberikan kesempatan luas kepada gerakan koperasi menjadi distributor barang kebutuhan dasar bagi masyarakat. Jika barang kebutuhan tersebut disalurkan melalui koperasi, maka tidak akan terjadi gejolak harga dan kelangkaan di daerah, karena pemerintah bersama Dekopin dapat mengontrol kegiatan ini secara sistematis. Hal ini merupakan wujud cita-cita Dekopin untuk mewujudkan sistem distribusi dan logistik nasional," ucap Nurdin Halid yang sebelumnya diketahui pernah ditahan sebagai tersangka dalam kasus penyelundupan gula impor ilegal tahun 2004 lalu dan juga ditahan atas kasus dugaan korupsi distribusi minyak goreng.

Politisi kontroversi asal Kabupaten Bone, Sulsel berusia 58 tahun ini mengungkapkan, meski koperasi telah menunjukkan daya tahannya terhadap goncangan ekonomi, namun masih banyak masalah yang menghantui dan minta koperasi dijadikan tulang punggung ekonomi bangsa.

"Sebagai penggerak usaha kecil dan menengah di seluruh pelosok negeri, koperasi telah menunjukkan daya tahannya terhadap goncangan ekonomi. Akan tetapi, sejumlah persoalan mendasar masih menghantui. Mulai dari sisi permodalan, perpajakan dan akses sumber daya ekonomi lainnya. Dekopin usulkan gagasan agar koperasi dijadikan backbone dalam fungsinya sebagai koperasi simpan pinjam dan koperasi kredit."

Ketua DPD Partai Golkar Sulsel yang akrab disapa NH itu selanjutnya juga mengusulkan agar dibentuk Bank Koperasi. Bank ini nantinya akan menjadi milik gerakan koperasi dengan dukungan dana talangan sementara dari pemerintah.

Atas nama Dekopin, NH juga memberikan usulan gagasan agar pemerintah melakukan koreksi atas perundang-undangan pajak dengan peraturan turunannya untuk mewujudkan rasa keadilan pungutan pajak bagi koperasi, mendorong BUMN dan bank pemerintah melakukan fungsi intermediasi untuk memperkuat koperasi yang bergerak di sektor riil. Khususnya pertanian, perikanan dan kelautan, dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan usaha sektor tersebut.

NH juga mengusulkan agar pemerintah mengembalikan fungsi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kepada koperasi perikanan sehingga mengembalikan kedaulatan ekonomi nelayan serta memberikan dukungan kepada Dekopin untuk melakukan revitalisasi KUD dalam menggerakkan usaha pertanian yang menunjang ketahanan pangan.