Majukan Papua, pemerintah dituntut beri transportasi murah
Merdeka.com - Kondisi perekonomian Indonesia Timur seperti Papua masih sangat terbelakang. Harga berbagai barang kebutuhan juga tinggi karena mahalnya biaya logistik dan transportasi.
Koordinator Pokja Infrastruktur Kawasan Timur Indonesia Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Ferrianto Djais, mengatakan untuk mengatasi masalah ini pemerintah perlu memberi transportasi murah dengan tarif yang disubsidi. Jika menunggu infrastruktur maka harga akan tetap mahal hingga 15 tahun mendatang.
"Kita minta ada kekhususan, fasilitas angkutan murah untuk BBM dan produk yang disubsidi oleh pemerintah. Kalau begini dalam 4 tahun ekonomi akan tumbuh," katanya di Menara Kadin, Jakarta, Kamis (8/1).
-
Mengapa tol IKN di targetkan selesai pada Agustus 2024? 'Sepanjang 27 kilometer ujungnya itu dari kilometer 8 dari tol Balikpapan-Samarinda sampai ke Jembatan Pulau Balang, itu yang akan kita optimalkan, kita manfaatkan pada 17 Agustus satu arah dari Pulang Balang, tiga lajur,' kata Basuki, Selasa (7/5).
-
Dimana Tol Puncak akan dibangun? Selain Tol Bosicuba, pemerintah juga akan membangun Tol Puncak sepanjang 51 kilometer, mulai dari Caringin, Megamendung hingga Cianjur.
-
Kapan perubahan tarif tol Medan-Kisaran berlaku? Tarif Tol Medan - Kisaran 2024 Berdasarkan informasi yang diperoleh pada 3 September 2024, terdapat beberapa penyesuaian tarif tol Medan-Kisaran.
-
Di mana kemacetan parah terjadi? Viral di media sosial kemacetan horor terjadi kembali di kawasan wisata Puncak Bogor, Jawa Barat, saat libur panjang akhir pekan.
Selain pengembangan transportasi, pemerintah juga dituntut untuk mengembangkan SDM atau masyarakat Papua. Hal ini dibutuhkan untuk menyeimbangi kemajuan ekonomi yang nantinya terjadi.
"SDM itu kan pelaku pembangunan, memang ada beberapa tingkatan. Tidak bisa ujug-ujug masuk ke industri. Untuk awal pemerintah bisa melibatkan mereka di pertanian, meningkatkan produksinya," tuturnya.
Ferrianto mengatakan saat ini Kadin sudah mulai bekerjasama dengan Pemda dan masyarakat sekitar untuk meningkatkan kualitas. Hal ini juga dibutuhkan agar potensi ekonomi dan alam Papua bisa tergarap dan memberikan keuntungan untuk Indonesia terutama Papua.
"Ini mendatangkan ekonomi dan kita bisa menemukan antara supply dan demand," tutupnya.
(mdk/bim)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sangat disayangkan jika dukungan tersebut jadi dalih untuk memaksa masyarakat untuk beralih ke kendaraan listrik.
Baca SelengkapnyaAturan itu tak akan diubah demi keselamatan masyarakat yang melintas dan meminimalisir terjadinya kecelakaan.
Baca SelengkapnyaStudi Kelayakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Tak Bisa Rampung Tahun Ini, Jadi PR Kabinet Prabowo-Gibran?
Baca SelengkapnyaProduksi mineral di Tambang Grasberg, Papua bakal menurun tanpa adanya eksplorasi.
Baca SelengkapnyaArifin menjelaskan, aturan perpanjangan kontrak pertambangan juga sebenarnya telah tertuang dalam Pasal 196 UU No. 3 Tahun 2020
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyatakan, Kereta Cepat Jakarta-Bandung, MRT dan sejumlah moda transportasi lain akan disubsidi pemerintah.
Baca SelengkapnyaSejak 31 Mei 2024, jalan tol Bangkinang-XIII Koto Kampar sudah beroperasi secara gratis.
Baca SelengkapnyaToyota memandang insentidf diperlukan untuk mobil hybrid (HEV) seperti yang diberikan ke mobil listrik (BEV). Seperti insentif PPN dan PKB.
Baca SelengkapnyaKukuh menyebut salah satu penyebab fenomena tersebut dapat terjadi yakni menurunnya daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaPMN itu diperlukan karena Damri menghadapi beberapa kendala dalam meremajakan angkutan perintis.
Baca Selengkapnya“Rakyat membayar kereta cepat tiketnya Rp400.000 sekali jalan. Diperkirakan sampai kiamat pun tidak balik modal.”
Baca SelengkapnyaPemerintah akan memberikan subsidi dengan skema PSO (Public Service Obligation) untuk harga tiket kereta cepat Jakarta-Bandung.
Baca Selengkapnya