Follow
Mal pelayanan publik bantu RI duduki 40 besar di kemudahan berbisnis
Merdeka.com - Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asman Abnur mengharapkan dengan menerapkan Mall Pelayanan Publik, citra Indonesia dapat meningkat, khususnya di indeks kemudahan berbisnis atau Ease of Doing Business (EoDB). Presiden Joko Widodo pun menargetkan indeks kemudahan berbisnis di Indonesia menduduki peringkat 40 dunia.
"Mudah-mudahan ini bisa lebih baik sehingga bisa tingkatkan EoDB kita, mudah-mudahan nanti seperti apa yang disampaikan Presiden tingkat EoDB bisa ke 40," ungkapnya di Kementerian PAN-RB, Jakarta, Senin (24/7).
Dia pun menjelaskan dengan penerapan sistem pelayanan publik terintegrasi tentu akan memudahkan pelayanan masyarakat sehingga menjadi mudah dan efisien.
-
Apa target Menko Perekonomian untuk transportasi di Indonesia? Pemerintah telah memprioritaskan pengembangan ekosistem Kendaraan Listrik (EV) dengan target 13 juta sepeda motor listrik dan 2 juta mobil listrik pada 2030.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana cara kemenko perekonomian capai visi Indonesia emas? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Bagaimana Kemenko Perekonomian tingkatkan daya saing industri? 'Perjalanan transformasi industri untuk meningkatkan daya saing dan nilai tambah produknya masih Panjang, sehingga sinergi yang sudah terjalin selama ini harus dilanjutkan dan diperkuat lagi,' jelas Menko Airlangga.
-
Bagaimana Cak Imin ingin meningkatkan pembangunan di Indonesia? Cak Imin mengusulkan membangun 40 kota lain untuk ditingkatkan levelnya agar menyamai Jakarta.
-
Dimana Kemenkumham menyampaikan permintaan terkait kemudahan berbisnis? Pernyataan tersebut disampaikan pada sesi Investing in Indonesia: Strengthening The Legal Regime and Infrastructure to Support The Business Environment, and to Ensure Legal Certainty in the Settlement of Disputes yang merupakan rangkaian kegiatan AALCO.
"Misalnya Kementerian Agama, adanya surat nikah. Selama ini kan harus ke kantor KUA. Nah, nanti bisa bergabung juga dalam Mal Pelayanan Publik itu, jadi orang tidak lagi harus pergi ke satu gedung kemudian ke gedung lain. Jadi cukup pergi ke satu gedung semua urusan selesai disitu," jelasnya.
Mantan Wakil Walikota Batam ini pun mengatakan pihaknya akan terus melakukan terobosan. Sehingga, Mal Pelayanan Publik dapat mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
"Jadi ini kita harap jadi model dan memang terus ada imporvisasi karena tidak mungkin sekaligus bisa sempurna," pungkasnya.
(mdk/sau)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dalam penyusunan peta jalan ini, Kadin Indonesia melibatkan berbagai komponen bangsa, mulai dari asosiasi industri, serikat buruh, pelaku usaha, akademisi.
Baca Selengkapnya
Kenaikan peringkat daya saing tersebut didukung oleh peningkatan pada faktor efisiensi bisnis.
Baca Selengkapnya
Tom Lembong pernah dipilih oleh Presiden Jokowi untuk menjabat Menteri Perdagangan Republik Indonesia periode 2015 - 2016.
Baca Selengkapnya
Daya saing Indonesia didongkrak oleh peningkatan performa ekonomi, kemampuan menarik kapital, dan pertumbuhan PDB
Baca Selengkapnya
Wapres Ma'ruf Amin memberi sanjungan kepada BSI karena mampu menggelar pameran ekonomi dan industri syariah terbesar.
Baca Selengkapnya
Kemendag telah mengembangkan kerja sama UMKM, ritel modern, lokapasar, dan lembaga pembiayaan, termasuk pembiayaan ekspor.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi mengajak seluruh pihak untuk melanjutkan peningkatan competitiveness index Indonesia agar semakin baik dalam merespons persaingan global.
Baca Selengkapnya
Tidak ada pusat perbelanjaan di negara manapun semodis di Indonesia. Terutama wilayah DKI Jakarta.
Baca Selengkapnya
Mengadopsi teknologi digital agar lebih produktif dan berdaya saing tinggi.
Baca Selengkapnya
Pemerintah perlu menetapkan berbagai kebijakan guna memajukan perekonomian Indonesia.
Baca Selengkapnya
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengunjungi Temu Bisnis Tahap VI dan Indonesia Catalog Expo Forum (ICEF) di Jakarta, Kamis (3/8).
Baca Selengkapnya
Keberhasilan hilirisasi nikel yang mampu mengerek ekonomi daerah sentra pengolah nikel.
Baca Selengkapnya