Mampukah BLT Redam Angka Kemiskinan Dampak Kenaikan Harga BBM?

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya untuk menyebar program bantuan sosial (bansos) atau bantuan langsung tunai sebesar Rp24,17 triliun. Dana ini disalurkan untuk meredam dampak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Dana BLT ini berasal dari dana yang dikeluarkan pemerintah pusat sebesar Rp22 triliun. Sedangkan sisanya Rp2,17 triliun berasal dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang mengalokasi 2 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Isa Rachmatawarta mengatakan, bantuan sosial ini berikan sebagai bagian perhatian pemerintah kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga-harga pangan. Ini tak lain sebagai dampak konflik global yang berdampak yang mulai dirasakan masyarakat.

BLT akan dibagi dalam beberapa program. Pertama, Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk 20,65 juta kelompok masyarakat sebesar Rp150.000 sebanyak empat kali, dengan total anggaran Rp12,4 triliun.

Kedua, bantuan subsidi upah sebesar Rp600.000 kepada 16 juta pekerja dengan gaji maksimum Rp3,5 juta per bulan yang dibayarkan satu kali dengan anggaran Rp9,6 triliun.

Ketiga, bantuan dari pemerintah daerah dengan menggunakan dua persen dari dana transfer umum yaitu Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil sebanyak Rp2,17 triliun dalam rangka membantu sektor transportasi seperti angkutan umum, ojek, nelayan dan bantuan tambahan perlindungan sosial.

Jaga Daya Beli Masyarakat

Presiden Joko Widodo mengatakan Bantuan Langsung Tunai Bahan Bakar Minyak (BLT BBM) yang diberikan Pemerintah bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Kami harapkan dengan suntikan BLT BBM ini, daya beli masyarakat bisa terjaga dengan baik," kata Jokowi di Kantor Pos Saumlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Maluku, Jumat (2/9).

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) memandang langkah pemerintah menambah bantuan sosial Rp 24,17 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat. Tambahan bantalan ini khususnya mengantisipasi dampak turunan dari kebijakan mengenai BBM Subsidi yang akan diambil pemerintah.

"Ya, ini sangat dibutuhkan, terutama kita lihat kalau pemerintah sekarang sedang evaluasi penarikan subsidi dan lain-lain. Jadi mereka juga mempersiapkan, karena bansos ini sangat dibutuhkan untuk dengan kondisi saat ini, kita harus tingkatkan daya beli, karena kuncinya itu," kata Wakil Ketua Umum Apindo Shinta Widjaya Kamdani saat ditemui di Rakerkonas Apindo, di Jakarta, Selasa (30/8).

Menurutnya, saat ini kondisi daya beli masyarakat cukup menarik. Sebab, pada kuartal II 2022, terjadi peningkatan aktivitas ekonomi pasca Covid-19. "Karena post covid sudah mulai tuh kencang tapi kita gak bisa, kita harus hati-hati (menjaga daya beli)," ujar dia.

Di sisi yang sama, kebijakan mengenai subsidi BBM yang akan diambil pemerintah perlu juga jadi perhatian, khususnya dampak turunan seperti inflasi kedepannya. "Kenaikan bahan pangan yang tinggi ini akan turun kan (consumer spending/daya beli), makanya harus di boost dengan insentif tadi, kalau adanya dengan bansos saya sepakat bahwa itu sangat dibutuhkan," ungkapnya.

Jaga Angka Kemiskinan Ekstem agar Tak Melonjak

Wakil Presiden, Ma’ruf Amin mengatakan bahwa pemberian bantuan langsung tunai pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BLT BBM) ke warga miskin menjadi cara pemerintah untuk menjaga angka kemiskinan ekstrem supaya tidak melonjak.

Wapres mengatakan, pemerintah hingga kini tetap fokus dalam mencapai target nol persen untuk kemiskinan ekstrem pada 2024, setelah pada 2021 mencapai 4 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

"Adanya kebijakan pemerintah berupa kenaikan harga BBM, harus dipahami masyarakat sebagai cara untuk menata kembali pemberian subsidi," kata Ma'ruf setelah mengukuhkan Pengurus Daerah Masyarakat Ekonomi Syariah dan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) dikutip dari Antara, Rabu (7/9).

Selama ini, penyaluran subsidi BBM dinilai tidak tepat sasaran atau justru didapatkan oleh warga yang tak seharusnya menerima.

“Memberikan hak kepada orang yang berhak, ini yang sedang dilakukan pemerintah. Selama ini subsidi tidak sampai ke berhak, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengambilnya dan menggantinya dengan bansos,” kata dia.

Wapres tak menyangkal kebijakan tersebut berdampak pada kenaikan harga untuk sejumlah bahan kebutuhan pokok penting. Akan tetapi, Ma’ruf menjamin bahwa hal tersebut hanya bersifat sementara, karena sejatinya bukan kenaikan harga tapi penyesuaian atau normalisasi harga keekonomian barang dan jasa.

Dia menjelaskan, pemerintah harus menempuh kebijakan menaikkan harga BBM karena Indonesia juga menerima dampak dari krisis energi yang melanda dunia.

Namun, apakah pengaruhnya akan signifikan bagi angka kemiskinan ekstrem nasional, menurut Wapres, hal itu harus dibuktikan berdasarkan analisis yang dilakukan BPS.