Mandat Jokowi, Bappenas turun tangan evaluasi kontrak Freeport

merdeka.com Sekitar 9 Tahun yang lalu

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/(Bappenas) masuk dalam tim evaluasi sumber daya alam di Papua (Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua). Tim ini dibentuk atas instruksi Presiden Joko Widodo.

Tim ini terdiri dari Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian BUMN, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Agraria/Kepala BPN, Kepala BKPM, Kejaksaan Agung, Deputi I Monitoring dan Evaluasi Kantor Staf Presiden, Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago ditunjuk jadi pemimpin tim tersebut. Salah satu tugasnya, mengevaluasi kontrak pertambangan milik PT Freeport Indonesia. Andrinof Chaniago ditargetkan, evaluasi kontrak Freeport rampung ulan akhir tahun ini.

Orang lain juga bertanya?

"Tugas kami ditargetkan hingga bulan Desember tapi setiap bulan kami harus melapor ke Presiden," ujar dia di kantornya, Jakarta, kemarin.

Andrinof menjelaskan salah satu tugas tim yang dipimpinnya, mengkaji sumber tambang Freeport yang nantinya akan menjadi acuan Jokowi dalam merumuskan pemberian izin tambang.

"Tim ini akan mengidentifikasi potensi serta peluang pemanfaatan sumber daya alam dan akan merekomendasikan hasil kajian kepada presiden," katanya.

Kajian ini juga membuka kemungkinan perusahaan lokal dan BUMN bekerja sama dengan Freeport dalam mengelola tambang emas terbesar sejagat ini.

"Itu semua (hasil kajian) akan menjadi masukan Presiden dalam menentukan bagaimana ke depannya,” ungkapnya.

Tidak hanya tambang Freeport, Andrinof juga menuturkan bahwa tim ini mengkaji seluruh sumber daya alam. Baik potensi gas bumi, perkebunan, hingga sumber daya air. Dia tidak menampik, saat ini rakyat Papua tidak banyak menikmati hasil buminya sendiri.

"Makanya apabila dari hasil kajian tersebut merekomendasikan bisa diolah lagi di Papua, maka akan lebih baik bagi masyarakat Papua," tutup dia. (mdk/noe)